Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Banyak problematika yang terjadi terkait dengan komunikasi, khususnya dalam ranah pemerintahan.Bahkan komunikasi menjadi aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan. Komunikasi yang dijalankan oleh pelaksana tentunya harus secara akurat dan faktual. Hambatan dalam aspek komunikasi dalam proses pembuatan kebijakan bagi para penguasa merupakan sorotan utama dalam mengatur sarana prasarana ajang kekuasaan. Apalagi lembaga eksekutif yang telah membangun saluran komunikasi sepanjang birokrasi.Semakin banyak kebijakan yang akan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat dalam komunikasi dengan pandangan yang terbatas. Ketidakjelasan dalam perintah implementasi salah satunya adalah faktor kompleksitas dari kebijakan publik, kurangnya hasrat untuk melayani publik, kurangnya kesepakatan dalam tujuan kebijakan, permasalahan dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan pembuatan keputusan hukum yang terjadi secara alami.

1.2 Rumusan Masalah

·         Aspek apa saja yang paling penting dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahuiwawasan pengetahuan terkait dengan aspek dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Komunikasi

            Persyaratan utama untuk pelaksanaan peraturan yang berlaku adalah mereka yang menerapkan sebuah keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan mesti ditularkan kepada seseorang yang berlaku jujur.Komunikasi yang dijalankan oleh pelaksana tentunya harus secara akurat dan faktual.Banyak hambatan yang terletak di jalan transmisi antar komunikasi dan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan akan terlaksana dengan baik jika instruksi dalam pelaksanaan harus jelas. Aspek lain instruksi pelaksanaan adalah konsistensi.

2.2 Transmisi

            Sebelum orang bisa melaksanakan sebuah keputusan, mereka harus menyadari keputusan yang telah dibuat dan satu perintah yang di keluarkan. Dalam proses hal ini tidak banyak orang yang terus terang sehingga sering terjadi salah pengertian suatu keputusan. Salah satu hambatannya adalah perbedaan pendapat pelaksana dengan mereka.Perbedaan pendapat atas kebijakan dapat mengarah baik untukdistorsi komunikasi apabila pelaksana menggunakan kebebasan tidak dapat menangani dalam keputusan-keputusan dan perintah-perintah yang umum.Masalah serupa kebebasan mungkin timbul sebagai informasi walaupun lapisan-lapisan berganda hierarki birokratis.Terakhir penerimaan komunikasi boleh dihalangi oleh persepsi selektif pelaksana dan keseganan mengetahui mengenai satu persyaratan kebijakan.

2.3 Cabang Eksekutif

            Meskipun banyak lembaga eksekutif yang telah membangun saluran komunikasi sepanjang birokrasi, tidak menjamin komunikasi akan disalurkan secara sukses. Contoh nyata terjadi pada 17 April 1961 ketika Pemerintah Amerika Serikat merekrut pengungsi kuba dengan kekuatan 1200 orang. Mereka direkrut, dilatih dan dibiayai oleh intelejen Amerika (CIA) – didaratkan 90 mil dari Selatan Havana dengan tujuan menggulingkan rezim komunis Fiedel Castro. Dalam waktu 3 hari “invasi” tersebut berantakan dan menjadi beban terutama bagi prestise Amerika Serikat, selain bagi presiden baru, John F. Kennedy.CIA tidak pernah menyampaikan pada pimpinan tentara perintah dari presiden untuk bergerak ke pegunungan dan melakukan perang gerilya apabila invasi gagal.CIA mengabaikan perintah presiden dan berpikir bahwa perintah tersebut dapat menyebabkan tentara memutuskan atau mendorong mereka untuk pergi ke pegunungan lebih cepat, sehingga misi awal menjadi gagal.

            Kadang-kadang bantuan dan pengabaian perintah eksekutif (presiden) oleh para pejabat terutama dilakukan karena mereka berusaha melindungi atasannya.Beberapa perintah diberikan dalam keadaan marah dan tanpa konsultasi yang sesuai. Contoh yang dapat diambil dari Gedung Putih antara lain pemanggilan Presiden Kennedy kepada Newton Minow, pemimpin komisi komunikasi federal yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu atas berita malam di NBC, The Huntley – Brinkley, atas pemberitaan yang menyerang presiden. Beruntung, Minow mengabaikan perintah presiden dengan tidak melakukan apapun atas media tersebut. Ketidakpatuhan yang dilakukan ajudan dalam mengabaikan perintah emosional sang presiden, kadang-kadang tidak menjadi halangan dalam efektivitas komunikasi, bahkan bisa menguntungkan bagi presiden.

            Presiden Nixon terutama suka lepaskan tenaga dengan mengeluarkan perintah-perintah kasar. pada suatu waktu dia memerintahkan menteri luar negeri William Rogers untuk "menyalakan semua orang dalam laos", dia sering menceritakan pembantu untuk "mencoba mendapatklan" wartawan dan pernah memerintahkan bahwa semua reporter dilarang dari Air Force One.Ia juga mengarahkan bahwa pengawasan 24 jam meneruskan seorang senator berselisih dan yang semua karyawan-karyawan departement negara dilakukan detektor kebohongan menguji menghentikan kebocoran. Dan serupa telah dibiarkan oleh H. R. Haldeman dan pembantu-pembantu lain dekat dengan Nixon.

            Tidak dipedulikan arahan menyerah kemarahan, tidak seperti hambatan lain kepada komunikasi yang efektif, biasanya telah menguntungkan presiden terdapat rekan dekat telah memberikan mereka toko-toko aman untuk kekecewaan mereka dan melindungi mereka dari naluri-naluri terburuk mereka. Seseorang bahkan mungkin berdebat presiden itu Nixon kawasan telah dilayani lebih baik jika Haldeman belum begitu responsif kepada dia hasrat untuk kecerdasan politik semasa 1972 presidensial.

            Pada sebagian besar contoh pelaksana memiliki kebijaksanaan yang besar dalam mengintrepetasi keputusan dan perintah atasan.Terkadang perintah atasan kurang spesifik, sehingga personel dalam tingkat birokrasi harus menggunakan penilaiannya sendiri untuk mengembangkan dan membangun perintah tersebut. Tak pelak lagi proses ini mengundang penyimpangan komunikasi dan ketika birokrasi melaksanakan perintah tersebut, makin besar potensi terjadinya penyimpangan. Birokrat kadang-kadang menggunakan pemahamannya sendiri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.Secara umum makin terpusatnya implementasi kebijakan publik, makin sedikit kebijakan publik disalurkan secara akurat pada pelaksana.Desentralisasi berarti keputusan harus dibicarakan melalui beberapa tingkatan otoritas sebelum akhirnya sampai kepada pelaksana.Makin banyak tingkatan komunikasi harus disalurkan dari sumbernya makin lemah informasi diterima oleh penerima sebenarnya.

            Ada kalanya eksekutif dan stafnya lebih memilih untuk tidak menyampaikan perintah kebijakan secara personal; mereka memilih orang lain untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Bertambahnya rantai komunikasi berarti meningkatkan potensi penyimpangan. Mereka yang berbicara untuk orang lain akan memiliki gayanya sendiri, pandangan pribadi, dan motivasi sendiri. Bahkan presiden dapat mengandalkan orang lain untuk menyampaikan perintah persis seperti apa yang mereka inginkan. Penggunaan pihak ketiga sebagai bentuk komunikasi tidak langsung misalnya melalui pers, secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya penyimpangan.Terbangunnya saluran komunikasi yang baik untuk menyebarkan perintah implementasi, memungkinkan perintah tersebut tersampaikan dengan benar, tetapi saluaran komunikasi yang terbangun baik tidak selalu ada.       Perintah pelaksana akan lebih mudah untuk disebarkan secara akurat apabila kelompok orang yang bertanggung jawab atas implementasi relatif kecil dan terpadu. Makin banyak orang yang harus dilewati dalam rantai komunikasi, makin besar kesempatan terjadinya kesalahan komunikasi, dan makin banyak birokrasi yang harus dilewati, kemungkinan penyimpangan semakin besar.

            Permasalahan penyebaran komunikasi timbul mulai dari penerima akhir sampai dengan pengirim akhir. Semakin banyak kebijakan yang akan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat dalam komunikasi dengan pandangan yang terbatas dan keengganan untuk mengetahui tentang kebijakan dan pengaruhnya, maka makin tinggi kemungkinan kebijakan tersebut diterima dengan tidak tepat. Proses kognitif yang tidak kentara ini mengganggu proses penyebaran, sehingga birokrat politik sebagai bawahan mencoba menebak keinginan “sebenarnya” dibalik proses komunikasi.

            Perintah pelaksanaan yang tidak menyebutkan tujuan dari kebijakan dan bagaimana cara mencapainya merupakan hal yang biasa. Jika komunikasi (termasuk keputusan hukum) tidak jelas, pelaksana akan lebih leluasa untuk berlatih menafsirkan kebutuhan kebijakan. Keleluasaan ini tidak perlu digunakan lebih jauh pada tujuan pelaksanaan yang sejak awal telah dipastikan berdasarkan kebijakan yang ada. Dalam beberapa kasus, pelaksana tidak mengetahui tujuan kebijakan atau kebutuhan operasional secara sederhana, di lain sisi pelaksana secara sadar melakukan upaya mengeksploitasi kebingungan yang ada dalam komunikasi untuk kepentingannya sendiri, lembaga, atau kebijakan politiknya.

2.4 Pengadilan

            Sementara beberapa hakim mengikuti keputusan-keputusan terkini.Hakim-hakim sibuk dalam satu sistem lawan keadilan bisa menunggu pengacara untuk membentangkan doktrin-doktrin legal baru dalam ruang pengadilan.Namun pengacara oten tidak melakukan ini fungsi, terutama di tingkat pengadilan persidangan di mana kegiatan yang paling pengadilan mengambil tempat dan dimana keputusan pengadilan-pengadilan lebih tinggi biasanya diimplementasikan.Pengacara yang mempraktikkan dalam pengadilan-pengadilan ini tidak tahu tentang keputusan pengadilan lebih tinggi. Sekalipun mereka tidak mereka bisa kadang-kadang termangu-mangu untuk berdebat terlalu banyak " undang-undang" dalam kasus-kasus rutin karena takut mengasingkan hakim itu.

            Beberapa hakim pengadilan-pengadilan tertinggi dan terendah bisa menentang keputusan sebuah gelanggang lebih tinggi. Mahkamah agung keadaan tutup reaksi yang resmi untuk hak-hak crimininal keputusan U.S Supreme Court dalam 1960-an mencakup kritik, tantangan untuk alasan yang sesungguhnya kasus, laporan perhatian atas efek keputusan. Secara alami campuran, tanggapan negatif tidak membantu transmisi akurat keputusan Mahkamah Agung.Komentar-komentar seperti itu, Namun demikian, memungkinkan hakim-hakim negara bagian terpilih yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung mengikuti keputusan bawah melindungi.

            Keputusan-keputusan Mahkamah Agung, serta yang pengadilan tinggi lain, dicetak dalam volume yang dijilid pada akhir sesi dan mungkin didapatkan sebelumnya dahulu lembar diterbitkan oleh perusahaan swasta.Ini tidak selalu dengan mudah tersedia untuk pelaksana, namun demikian khususnya di tingkat yang lebih rendah pemerintah dan di daerah pedesaan.Banyak pengacara tidak berlangganan satu layanan yang memberikan keputusan-keputusan Mahkamah Agung. Selain itu , bahasa keputusan sulit untuk sebagian besar nonlawyers memahami. Tinjauan-tinjauan undang-undang dan mengkhususkan jurnal-jurnal legal membawa discusions keputusan pengadilan, tetapi audiensi-audiensi mereka mula-mula mereka yang mempunyai latar belakang legal petugas polisi di irama yang dimaksudkan untuk melaksanakan keputusan pengadilan kecil dibantu oleh diskusi-diskusi ini.

            Ketika kami telah melihat, sistem pengadilan tidak selalu bisa bergantung pada untuk memancarkan keputusan pengadilan kepada mereka yang harus menerapkan mereka.Pelaksana keputusan pengadilan tersisa sebagian besar di mereka sendiri untuk belajar hukum dengan mana mereka harus mematuhi. Satu studi keputusan doa sekolah Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa di sana "bukan satu sedikit bukti" yang saluran hukum adalah arti dalam transmisi dari informasi.

            Dalam semacam sumber-sumber situasi luar sistem pengadilan mungkin lebih penting daripada sumber legal formal dalam memancarkan keputusan pengadilan. Ada banyak publikasi bagi polisi, pendidik, dan pelaksana lain. Sering ini bisa membuktikan berguna, tetapi mereka jarang komprehensif atau terperinci di cakupan keputusan pengadilan mereka.Organisasi profesional administrator sekolah, kepala polisi dan jaksa-jaksa daerah bisa menyediakan informasi di keputusan pengadilan.Kelompok swasta yang memiliki satu kepentingan khusus dalam melihat keputusan dilaksanakan bisa melakukan upaya-upaya menyebarkan keputusan kepada petugas-petugas relevan. (asosiasi nasional untuk kemajuan orang untuk contoh, membantu menyebarkan informasi tentang keputusan-keputusan diskriminasi rasial). Sebagian terbesar namun demikian, ini pukulan atau sistem transmisi jauh dari memuaskan dan meninggalkan ruang yang besar untuk keterangan salah.

            Komunikasi dalam birokrasi-birokrasi cabang eksekutif juga kurang baik dalam cakupan keputusan pengadilan.Mereka kedua tidak sistematis.Pelatihan dalam lawa yang kebanyakan pejabat menerima umumnya inadquate.Dalam kasus polisi, kebanyakan komunikasi-komunikasi yang terjadi diorientasikan ke arah "menyesuaikan diri" atau menghindari keputusan pengadilan tidak ke arah menerapkan mereka dalam keyakinan yang baik. Selain itu, apa pun bahan yang mungkin dibuat tersedia untuk polisi (atau siapa pun yang lain pelaksanaan) memerlukan waktu untuk menguasai waktu yang beberapa orang karyawan publik akan mengalokasikan untuk belajar lawan tanpa dorongan kuat. Biasanya insentif-insentif ini belum ada.Mampu polisi (atau pelaksana lainnya) memerlukan waktu untuk menguasai waktu itu beberapa karyawan publik akan mengalokasikan untuk belajar hukum tanpa insentif yang kuat. Biasanya insentif ini belum ada.

            Tekan cakupan dari keputusan pengadilan adalah utilitas kecil di transmisi konten mereka.jaringan televisi dan surat kabar yang paling dan majalah memberikan cakupan yang sangat terbatas untuk pengadilan: ketika mereka melakukan melaporkan keputusan, biasanya terdistorsi, disederhanakan, atau berlebihan - hanya apa yang kita harapkan dari wartawan yang bukan ahli hukum. opinions penuh pengadilan banding jarang dicetak. Selain itu, dasar atau alasan untuk keputusan sering dihilangkan dari cakupan lulus.Ini adalah kelalaian kritis.Alasan untuk keputusan dapat memandu pelaksana di menerapkannya pada situasi yang tidak tercakup dalam kasus segera dan dapat meningkatkan penerimaan publik itu. Ketika keputusan diwakili akurat dan dasar pemikirannya diberikan, masyarakat penuh perhatian biasanya akan belajar bahwa keputusan itu tidak sewenang-wenang dan aplikasi memiliki batas.

            Dalam beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung telah mencoba untuk membantu wartawan melalui memberi mereka teks penuh keputusan karena mereka sedang membaca dari bangku cadangan, mengumumkan keputusan selama beberapa hari, bukan hanya hari lagi, menyediakan headnotes (ringkasan) dari keputusan, melepaskan harian daftar perintah pengadilan di muka, dan penjadwalan berita kasus wartawan dapat menutupi argumen lisan di pengadilan. Reformasi ini dalam langkah positif untuk memperbaiki komunikasi antara kandang dan masyarakat.Nevertheiess, liputan pers dari keputusan pengadilan tetap tidak memadai sebagai sumber bimbingan bagi mereka yang harus menerapkannya.

            Anehnya, keliru keputusan oleh pers dapat menyebabkan lebih banyak perubahan dari pengadilan pernah memerintahkan.jalur bus di 11 kota selatan memenuhi keputusan seperti diwakili (tidak benar) laporan menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah memerintahkan desegregasi bus intrastate.

2.5 Penerimaan Komunikasi

            Seperti yang kita catat sebelumnya, hanya sebagai penting untuk pelaksanaan sebagai menyampaikan mereka.perseptif, menyaring informasi selektif yang bertentangan dengan nilai-nilai seseorang ada dan keyakinan, dapat menghambat pejabat publik memahami isi kebijakan. Meskipun Mahkamah Agung pada tahun 1962 dilarang exercieses agama, bahkan yang sukarela, di sekolah umum, beberapa elit lokal diri-masing merasa bahwa keputusan itu disebut hanya untuk shalat wajib karena mereka tidak memaksa siapa pun di sekolah mereka untuk berpartisipasi latihan agama, mereka mengabaikan pengadilan keputusan. Sebagian besar tidak percaya bahwa kegiatan di sekolah mereka bisa menjadi konstitusi. Ditambah dengan persepsi selektif ini adalah disinelintation tahu tentang apa yang "jelas tidak mempengaruhi kita".

            Dalam situasi seperti pejabat mungkin adalah keputusan pengadilan yang mempengaruhi mereka. Ini adalah apa yang sarjana ditemukan dalam studi tentang komunikasi keputusan Mahkamah Agung tentang hak pidana. Proseeuton, pembela, hakim, dan kepala polisi di kota-kota kecil di Illinois dan massachuseris sering mengabaikan keputusan pengadilan.penulis lain menemukan bahwa bahkan departemen polisi yang paling profesional dia diperiksa tidak menyadari informayion mengenai tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan. Dua peneliti menemukan kurangnya sama pemahaman keputusan Mahkamah Agung pada doa di sekolah-sekolah umum di kalangan guru kepala sekolah, anggota dewan sekolah, dan dalam tingkat yang lebih rendah, pengawas sekolah di kota-kota Midwestern yang mereka pelajari. Mereka juga menemukan keadaan wakil jaksa agung untuk afrairs lokasi yang tahu tentang keputusan penting.

            Birokrat dalam upaya mereka untuk menafsirkan arahan sering dipandu oleh mauendos tentang arah kebijakan dan pribadi dan oleh penolakan atasan untuk berbicara dengan orang-orang tertentu. Dalam upaya untuk menentukan apa yang atasan mereka "benar-benar" dimaksudkan, mereka dapat diskon apa yang tampaknya menjadi proklamasi yang jelas. Misalnya, sikap pemerintah pusat terhadap inovasi dalam pendidikan memberikan sinyal kepada peserta dalam proyek ini "bagaimana serius untuk mengambil tujuan proyek berakhir rendah keras mereka harus bekerja untuk mencapai mereka."

2.6 Kejelasan

            Jika kebijakan akan dilakukan oleh mereka yang ingin melaksanakannya, perintah pelaksanaan tidak hanya dapat diterima, tetapi juga harus jelas. Terkadang perintah yang disebarkan kepada pelaksana samar dan tidak spesifik menyebutkan kapan dan bagaimana program akan dilakukan. Ketidakjelasan akan memberikan peluang bagi pelaksana untuk memberikan pemahaman baru pada kebijakan, pemahaman baru ini dapat berlawanan dengan tujuan awal. Ketidakjelasan terkadang terjadi pada keputusan hukum.Ambiguitas tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi bagaimanapun pelaksana membutuhkan fleksibilitas dan halangan ini dapat diatasi dengan perintah yang spesifik.

            Ada beberapa alasan akan ketidakjelasan dalam perintah implementasi. Diantara faktor yang ada tersebut antara lain kompleksitas dari kebijakan publik, kurangnya hasrat untuk melayani publik, kurangnya kesepakatan dalam tujuan kebijakan, permasalahan dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan pembuatan keputusan hukum yang terjadi secara alami. Ketidakjelasan akan membawa kepada perubahan kebijakan yang tidak dapat diantisipasi karena adanya eksploitasi ambiguitas akibat dari lebih mementingkan kepentingan sendiri.

            Perubahan yang tidak diantisipasi juga dapat disebabkan oleh “aktivitas manajemen” dimana pelaksana bekerja keras memperoleh hasil kompensasi atas ketidakpastian tujuan mereka.Ambiguitas juga menciptakan lingkungan dimana pelaksana dapat dengan mudah salah mengartikan keinginan “sebenarnya” dibalik komunikasi. Hal ini juga biasa terjadi pada jasa intelejen dimana komunikasi yang samar sering terjadi.

            Ada beberapa alasan mengapa komunikasi implementasi menjadi tidak jelas.Kebijakan publik biasanya rumit dan membutuhkan waktu yang banyak serta keahlian pada mereka yang mengeluarkan perintah pelaksanaan.Karena kurang mampunya pengambil keputusan tingkat atas melakukan hal ini, maka mereka memberikan keputusan yang umum dan membiarkan bawahan untuk melaksanakan secara khusus. Penyebab mendasar dari keputusan kebijakan yang samar adalah kurangnya kesepakatan yang ada mengenai tujuan kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya tidak menyebutkan secara jelas tujuan.Tujuan yang spesifik menyulitkan mereka untuk membangun koalisi yang jujur diantara beragam kepentingan. Lebih jauh lagi, ketika sebuah keputusan membutuhkan persetujuan beberapa orang dengan status dan pengaruh yang sama, misalkan dalam lembaga legislatif atau pengadilan, kebijakan menjadi samar akibat begitu kuatnya kompromi khusus yang bertujuan memperoleh keputusan.

2. 7 Hukum jelas

            Ungkapan "partisipasi layak maksimum" dalam tindakan peluang ekonomi tahun 1964 yang dimaksudkan oleh orang-orang yang merancang tindakan berarti bahwa hanya warga dikecualikan dari proses politik yang menerima manfaat dari hukum. interpretasi asli ini, bagaimanapun, tidak pernah jelas. Orang-orang yang menjalankan program aksi masyarakat setempat ditafsirkan kalimat berarti melibatkan orang miskin dalam menjalankan program dan aktivisme politik, dan mereka bertindak atas memiliki adalah penafsiran ini. Kesalahpahaman "partisipasi layak maksimum" diperparah oleh kenyataan bahwa beberapa orang di pemerintahan atau kongres tahu apa yang arsitek kebijakan yang dimaksudkan frase berarti.

            Banyak program federal menyediakan hibah untuk yurisdiksi tingkat yang lebih rendah, tetapi hukum yang sering tidak jelas, memberikan kontribusi untuk pengawasan yang kurang efektif pengeluaran dana. Judul I tindakan pendidikan dasar dan menengah 1965 menetapkan program hibah untuk departemen pendidikan negara dan melalui mereka untuk distrik sekolah setempat.Dana tersebut ditujukan untuk memenuhi "spesial kebutuhan anak-anak dalam pendidikan dirampas" - tidak untuk menggantikan yang sudah sumber daya yang ada disediakan untuk mendidik dirampas. Tindakan itu, namun tidak menentukan secara jelas siapa "mendidik dirampas" atau apa program diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak berpikir hukum itu dimaksudkan untuk menjadi RUU bantuan umum dengan nama lain.

            AS Kantor Educations pedoman awal pada pengeluaran dana tersebut oleh distrik sekolah lokal tercermin ambiguitas ini. Tidak heran banyak lembaga pendidikan setempat juga melihat dana sebagai bantuan umum dan sering menghabiskan mereka untuk bahan atau layanan yang tidak membantu anak-anak dalam pendidikan dirampas! Butuh beberapa tahun untuk kantor pendidikan untuk memperketat peraturan yang membatasi alokasi lembaga pendidikan lokal judul saya dana. Ketika melakukan ini, dana federal memang pergi untuk membantu anak-anak kurang beruntung lebih dari dalam program pendidikan yang didanai pemerintah federal lainnya.

            Judul V dari Dasar dan Menengah UU Pendidikan dirancang untuk "memperkuat" negara departemen pendidikan dan meningkatkan program-program pendidikan.Tapi "memperkuat" merupakan istilah ambigu dan hubungan antara program pendidikan dan peningkatan kinerja tidak dipahami dengan baik.Selain itu hukum tidak mengandung kriteria objektif yang digunakan untuk menilai proyek dan tidak memberitahu departemen negara bagaimana mereka harus berubah.Akibatnya, sedikit perubahan telah terjadi.

            Departemen Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan (HEW) dan salah satu subdivisi, AS Dinas Pendidikan juga memiliki masalah menerapkan Judul VI dari 1964 Hak Sipil Act.(Sebagai 7 Mei 1980, semua program pendidikan HEW ini dipindahkan ke Departemen tingkat kabinet baru Pendidikan). 1964 Hak Sipil Act, yang melarang pemberian dana federal untuk program yang didiskriminasi warga atas dasar ras, warna kulit, asal kebangsaan, tidak memiliki sejarah legislatif yang jelas untuk memberikan arahan yang jelas untuk administrasi. Juga tidak rumah putih memberikan pelaksana banyak membantu.pedoman HEW mengenai dana untuk kabupaten sekolah dianggap tidak cukup di Kantor Pendidikan yang dikembangkan arahan sendiri. Selain itu, Hew tidak sedikit untuk mengembangkan program informasi untuk membantu masyarakat memahami kebijakan federal.

            Seringkali penyebaran informasi yang terjadi adalah hasil dari kegiatan oleh Komisi AS tentang Hak Sipil atau kelompok swasta - lembaga tanpa tanggung jawab pelaksanaan program. Maklum, pejabat sekolah di selatan tidak pasti tentang prosedur dimana kepatuhan mereka dengan Judul VI akan ditinjau. Mereka tidak sendirian dalam kebingungan mereka. Bahkan Dinas anggota staf Pendidikan tidak dapat menggunakan pedoman lembaga mereka untuk mengevaluasi upaya kepatuhan. Ketika HEW akhirnya mengembangkan standar administrasi khusus untuk menentukan kepatuhan dengan hukum, kemajuan desegregasi sekolah dipercepat.Semakin tepat berada pedoman desegregasi lebih desegregasi berlangsung.

            Pada tahun 1960 Kongres meloloskan Demonstrasi Kota dan Pembangunan Metropolitan Act. Tujuan dari program Modal Kota sebagai tindakan yang kemudian dikenal adalah untuk membantu merevitalisasi daerah perkotaan Amerika. Tindakan menyerukan inovasi, koordinasi dan partisipasi warga, namun istilah-istilah yang tidak jelas tidak jelas. Pejabat di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) yang harus menerapkan hukum yang tidak pasti apa tujuan mereka harus. Selanjutnya. Kongres menunjukkan sedikit minat dalam spesifik pedoman masa depan ketika melewati kebijakan dan tidak menindaklanjuti program dengan hati-hati sekali itu berlangsung.

            Seperti legislatif cabang eksekutif sedikit perhatian untuk proses pengembangan pedoman untuk program Model Kota. Gedung Putih lebih tertarik di mana kota yang dipilih untuk partisipasi dan mencoba untuk mendapatkan kerja sama dari departemen lain yang mendukung kebijakan baru diperlukan. Dengan kondisi tersebut, maka tidak mengherankan bahwa pedoman dikirim dari kantor pusat HUD untuk pejabat daerah yang tidak jelas dan sering meningkat bukannya mengurangi kebingungan di tingkat lokal.

            Mari kita memeriksa persyaratan bahwa ada partisipasi warga dalam proyek Model Kota. Sebagai dua penulis menyimpulkan, "Itu adalah salah satu hal untuk HUD untuk menuntut sebuah 'struktur organisasi' untuk partisipasi, tetapi cukup lain untuk memutuskan apa jenis struktur bertemu maksud dari pedoman. Apakah HUD berharap kota untuk mendirikan papan warga yang terpisah jika demikian, apa yang indent terpisah organisasi warga.

            Petugas-petugas tingkat yang lebih rendah menghadapi masalah serupa dalam instruksi kebijaksanaan nasional itu wakil-wakil warga negara menjadi bisa diterima oleh penduduk lingkungan.Mereka tidak diberitahu bagaimana untuk mengevaluasi "kemampuan menerima" pemimpin-pemimpin warga negara dipilih oleh pemilihan di mana sebuah putaran dari lebih dari 20 persen pemilih-pemilih memenuhi syarat tidak biasa. Tidak melakukan petunjuk-petunjuk mereka mencakup informasi pada apa teknik-teknik pemilihan, seperti rapat akbar, sastra, dan pengumuman-pengumuman televisi harus diperlukan untuk mempromosikan kemampuan menerima. Mereka juga menghadapi, tanpa bimbingan tingkat yang lebih tinggi, pertanyaan apa unit-unit elektoral dalam sebuah lingkungan sah bermacam-macam etnis, rasial, religius, dan kepentingan lain adalah untuk merasa mewakili cukup di papan-papan warga negara.

            Kantor pusat HUD telah menyokong prinsip yang warga negara akan mempunyai staf dan bantuan teknis membuat tersedia untuk mereka, tetapi permohonan panduan ini tidak mudah. Ia tidak jelas yang mungkin membuat klaim yang sah di waktu staf atau untuk yang staf bertanggungjawab secara langsung. Betapa besarnya harus staf menjadi?Apa yang seharusnya anggota-anggotanya dibayar? Siapa yang seharusnya mengendalikan mempekerjakan staf?Bagaimana seharusnya staf disebar?Patutkah staf warga negara menanyakan dan berbagi informasi dengan staf CDA?Dapatkah kepala CDA menggunakan staf warga negara?Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab adalah banyak. Bernilai tidak ada kota percontohan agak tepat untuk sebuah program perkotaan.

            Ketentuan 1972 tindakan pengendalian polusi air Amendements sangat rinci, tetapi hukum masih tersisa ruangan untuk pengembangan besar melalui putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang administratif. Pejabat-pejabat federal dalam Enviromental Protection Agency memiliki peluang besar dalamnya pelaksanaan ketika mereka mendefinisikan frasa-frasa seperti itu sebagai "teknologi kendali praktis terbaik secara ekonomis dapat dicapai" untuk mengontrol polusi air.

            Satu aspek kunci tujuan legislatif akta itu dikemukakan dalam bagian 208, yang berisi ketentuan-ketentuan rinci mengenai merencanakan pengendalian polusi air. Satu ranting bagian 303 memperlengkapi untuk proses perencanaan kontinu dan perlu negara mengemukakan rencana untuk proses ini. Kongres adalah kurang intersted dalam bagian 303 daripada dalam bagian 208, dan EPA diberitahu memberi bagian 303 prioritas kedua.Namun, EPA membuat ini ranting "asas seluruh pengelolaan air mereka dan strategi perencanaan".Pasal yang semula tidak jelas ini, menurut satu kewenangan, menjadi alat utama untuk pelaksanaan akta itu. Selain itu ,interpretasi pasal EPA memperluas wewenang ranting semula mendelegasikan kepada badan. Sebaliknya, pelaksanaan bagian 208 ditunda sebagai panjang yang mungkin oleh EPA, walaupun minat yang besar Kongres dalamnya menjadi dengan cepat dan secara efektif diimplementasikan. Pelaksanaan program negeri EPA mengabulkan juga resuited dalam satu perubahan besar dari maksud Kongres. Ia mencoba, pada dasarnya, mengubah satu intro program hibah pasti empat atau lima dan seterusnya memberikan Washington kelenturan maksimum memperuntukkan dana di mana ia merasa kebutuhan terbesar. Ia melakukan ini dengan menambahkan kriteria begitu negara program harus memenuhi untuk menerima dana, kriteria yang tidak termasuk dalam aksi.

            Ini bukan satu-satunya contoh menerapkan instansi menemukan peluang dalam perundang-undangan dirancang untuk melindungi lingkungan.Berikutan lorong National Environmental Policy Act dalam 1969, Army Corps of Engineers memerintahkan petugas-petugasnya menyiapkan pernyataan-pernyataan dampak persekitaran untuk semua proyeknya. Soil Conservation Service dalam Jabatan Pertanian, menginterpretasikan undang-undang sama, mengamanatkan itu pernyataan-pernyataan dampak lingkungan bersiap hanya untuk semua sementara menunggu proyek. Corps mengikuti niat hukum melibatkan masyarakat dalam satu komunikasi dua arah di proyek-proyeknya. SCS hanya mengadakan program informasi umum satu cara dan membicarakan pihak-pihak yang berminat kepada satu tingkat yang lebih rendah. Corps juga mengambil satu jauh speedler dan lebih banyak peranan aktif dalam menuntut pernyataan-pernyataan dampak persekitaran yang seimbang dan memberikan petunjuk-petunjuk rinci untuk mereka persiapan.Dalam pendek, Army Corps of Engineers dan Soil Conservation Service menafsirkan hukum berbeda.Army Corps of Engineers melihat National Enviromental Policy Act sebagai satu mandat baru.Keputusan-keputusan Corps dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan mencerminkan ini mandat. Soil Conservation Service, sekurang-kurangnya selama empat tahun, keliru menafsirkan undang-undang sama sebagai satu pengulangan adalah kebijakan yang ada dan prosedur. SCS dengan demikian melihat kebutuhan kecil untuk perubahan.

            Sementara dua agensi menafsirkan undang-undang baru berbeda dalam cara tersebut di atas, pemimpin mereka juga berbagi penafsiran-penafsiran tertentu yang tidak benar dan menyampaikan di sana begitu bawahan mereka. Kedua-dua memusatkan perhatian mereka di pernyataan-pernyataan dampak persekitaran dan dikenyamping, sebagian terbesar, lain ketentuan hukum.Meskipun mereka yang menulis hukum dimaksudkan untuk menekankan tujuan kebijakan, instansi yang menerapkan akta itu disibukkan dengan persyaratan caranya.Kesatuan dan Layanan Konservasi Tanah gagal untuk mengembangkan petunjuk mengenai pencapaian tujuan-tujuan seperti itu sebagai pekerjaan mengurus untuk generasi mendatang, mencapai kisaran yang mungkin paling luas penggunaan berpaedah lingkungan tanpa degradasi, memaksimalkan daur ulang sumber-sumber persediaan, peningkatan kualitas sumber daya terbaharukan, memelihara keragaman dan warisan nasional, dan mencapai keseimbangan antara populasi dan penggunaan sumber daya.

            Kami seharusnya tidak terlalu kritis dua agensi ini. Bahasa akta itu samar, memberikan arahan sedikit tentang bagaimana untuk menyerang balane antara tujuan-tujuan persekitaran dan "pertimbangan-pertimbangan penting lain kebijaksanaan nasional." Akta itu tidak menetapkan "tepat berat" untuk diberi persekitaran berdampak kepada dalam mencapai keputusan. Sama juga , akta itu tidak menetapkan jumlah atau jenis alternatif kepada proyek-proyek khas yang akan dianggap.

            Perubahan yang tidak diantisipasi. Kurangnya kejelasan dalam kebijakan mungkin tidak hanya mencegah perubahan bakal: ia juga bisa mendorong ke arah perubahan yang tidak diantisipasi besar. Dari 1962 melalui 1972 Sosial Keamanan Akta memberikan bantuan kepada negara untuk jasa sosial.Namun demikian, kedua hukum tidak bukan Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan yang memberikan program didefinisikan dengan jelas "jasa". Ketidaktepatan ini menjadi dasar untuk satu pertumbuhan cepat tidak direncanakan dalam dana digunakan untuk program apabila negara meminta adn lebih besar bantuan dana lebih besar. Selain itu , negara menggunakan kebanyakan dari uang membayar melayani mereka sudah tersedia. Akta itu ternyata adalah bantuan fiskal untuk negara, kebalikan kepada niat Kongres dan presiden.

            Ia sulit untuk melaksanakan pengendalian administrasi tanpa menguatkan legislatif. Bahasa  samar akta itu tidak mengizinkan atau mendorong HEW atau kantor regionalnya mengambil keberpihakan yang kuat terhadap negara penyalahgunaan. Ketidakjelasan akta itu juga membuat administrator lebih rentan terhadap tekanan politik dari pejabat negara untuk lebih banyak dana untuk lebih banyak menggunakan. Dengan demikian, ada waktu ketika pejabat bisa menginginkan kurang kebebasan ketika mereka menerapkan kebijakan agar dapat memberikan diri mereka sedikit perlindungan dalam pertempuran dengan kepentingan khusus.

            Tujuan-tujuan samar bisa menyebabkan pejabat tak dapat melihat tujuan mereka aktivitas implementasi. Dalam kata-kata Elliot Richardson, yang telah mempertahankan beberapa posisi-posisi eksekutif federal yang tinggi:

            Semua terlalu sering ketidakpastian tentang tujuan mengarah kepada sebuah perangkap yang bisa disebut manajemen oleh kegiatan. Ini adalah keadaan pikiran sangat gembira yang menyamakan lebih banyak dengan lebih baik, yang menyarankan bahwa, sebagai melakukan hal-hal baik memberikan hasil yang baik, melakukan dua kali sebanyak hal-hal baik akan cukup dengan jelas menghasilkan dua kali sebanyak hasil yang baik. Dengan kata lain, jika anda tidak tahu di mana anda pergi, maka berlari lebih cepat.

            Potensi untuk pelaksana salah mengerti perintah mereka hebat ketika mereka mencoba mengikuti maksud-maksud yang sebenarnya atasan mereka. Menurut mantan Direktur CIA William Colby, beberapa orang dalam CIA mengambil tingkat tinggi "ekspresi permusuhan resmi sebagai satu saran, consest atau bahkan kewenangan menaiki operasi bertujuan untuk membantai Castro. Ambiguitas dengan mana menutup kebijakan berhadap-hadapan Castro dinyatakan dalam periode ini membawa kepada upaya kuat mencapai apa pembuat kebijakan adalah dianggap telah berarti. (tekanan menambahkan).

            Selama masa jabatannya sebagai direktur CIA, Richard Helms memerintahkan badan mengalihkan perhatiannya dari gerakan anti perang domestik ke terorisme internasional, tetapi ini instruksi keliru ditafsirkan oleh beberapa dalam CIA menjadi satu cerita muka depan untuk tindakan domestik berkelanjutan. Sebagai William Colby telah menulis, "Kebiasaan dan bahasa clandestinity bisa memabukkan bahkan praktisi-praktisinya sendiri.Untuk alasan, instruksi-instruksi internal harus adalah "jelas sekali dan melalui, terutama ketika kerahasiaan operasi melarang kekeliruan eksternal.

2.8 Mengurangi Kebijaksanaan

            Ada waktu, ketika badan legislatif petunjuk memberikan kepada administrator jelas. Satu contoh utama ini adalah keamanan sosial, sebuah program di mana syarat-syarat sifat memenuhi syarat, ukuran tingkat-tingkat manfaat, dan pertimbangan lain justru didirikan. Ini memberikan minimum kebebasan kepada administrator.Secara keseluruhan, keputusan mereka konsisten dan diramalkan.kepuasan dengan administrasi keamanan sosial umumnya cukup tinggi.  

            Voting Rights Act 1965 mengurangi kebebasan lokal memilih registars dengan membatasi penggunaan uji melek huruf atau alat-alat kualifikasi pemilih serupa.Dalam beberapa kasus administrasi memilih pendaftaran secara jasmani diambil alih oleh pejabat-pejabat federal agar pejabat lokal tidak bisa pendaftaran pemilih inhibbit. Contoh lainnya pelaksana membatasi kebebasan terjadi pada awal 1973 ketika administrasi Nixon menerbitkan aturan baru yang membatasi dana-dana cara dapat dihabiskan untuk membantu orang miskin melalui pelayanan sosial. Dana dapat dipergunakan hanya untuk orang dengan secara khusus mendefinisikan kondisi kebutuhan dan kemudian hanya bawah sebuah sistem akuntansi rinci jasa diberikan.Ini adalah sebuah usaha oleh administrasi Nixon membatasi opsi tersedia untuk pekerja sosial.

            Dalam tanggapan terhadap aksi bebas pengacara-pengacara U.S sekitar negara itu, Departemen Keadilan menghasilkan U.S pengacara membutuhkan sebelumnya persetujuan untuk tindakan tertentu dan mengalokasikan kasus-kasus tertentu kepada departemen ia diri. Bentuk khusus dan laporan juga diperlukan, dan banyak kebijakan diuraikan.Selain itu, pasukan tempur departemen khusus mapan kasar atas kejahatan, disana dengan menghilangkan bermacam-macam jenis kasus dari pengadilan-pengadilanoleh beberapa pengacara-pengacara U.S.

            Inovasi dalam prosedur tidak selalu beruntung dalam menghambat pelaksana.Tindakan Kebijakan Lingkungan Nasionalmemerlukan instansi menghasilkan laporan dampak persekitaran di program mereka dan mengambil lingkungan mengenai menjadi pertimbangan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan mereka.Ketika kami telah melihat sebelumnya, ada bukti yang pernyataan-pernyataan ini mempunyai dampak terbatas di proyek. Dalam kasus Army Corps of Engineers, persyaratan mempertimbangkan keprihatinan persekitaran sebenarnya membebaskan ia agak dari kriteria sulit dan dapat dihitung berlaku untuk proyek oleh Kantor Manajemen dan Anggaran dan mengizinkan ia kepada mendukung proyek-proyek di mana biaya ekonomi melebihi manfaat, tetapi di mana persekitaran menguntungkan, menurut perhitungan-perhitungan Kesatuan Militer, memutuskan perbedaan.

            Ia biasanya lebih mudah mengurangi kebebasan pejabat dengan perintah untuk berhenti melakukan sesuatu daripada mulai melakukan sesuatu. Misalnya, satu larangan absolut dalam menyediakan dana untuk aborsi untuk perempuan miskin lebih mungkin menjadi terang dan lebih mungkin diperhatikan jika ia dilanggar daripada satu perintah mulai menerapkan satu kebijakan baru. Pelaksanaan sebagian besar kebijakan, namun demikian, memerlukan tindakan positif bukan larangan. Selain itu , biasanya serangkaian tindakan positif memperluas atas satu periode waktu yang panjang dan melibatkan keahlian teknis ramai orang throught keluar hirarki birokratis, adalah perlu menerapkan satu kebijakan. Pengambilan keputusan membuatnya sangat sulit berkomunikasi dan melaksanakan mengatur bahwa secara efektif mengurangi kebebasan tersedia untuk sebagian besar pelaksana kebijakan.

2.9 Keputusan Pengadilan Tidak Jelas

            Keputusan pengadilan sering kabur.Keputusan-keputusan Mahkamah Agung khas, misalnya berakhir dengan instruksi kepada satu pengadilan rendahan mempertimbangkan kembali dalam terang keputusan aslinya dari keputusan yang lebih umum Mahkamah.Kadang-kadang partai yang menang dalam Mahkamah Agung akhirnya kehilangan dalam keputusan pengadilan rendahan berikutnya.

            Substansi keputusan pengadilan mungkin juga samar. Pada tahun 1972 Mahkamah Agung dinyatakan dalam Furman Georgia yang "pengenaan dan membawa dari hukuman mati dalam hal ini merupakan hukuman kejam dan tidak biasa dalam pelanggaran Eight Fourteenth Amandemendts.Sayang, Mahkamah tidak menjelaskan alasan di belakangnya keputusan.Legislator tidak diberikan banyak bimbingan dalam menulis ulang peraturan supaya mereka adalah constitutionslly akseptabel. Namun, kebanyakan dari negara dan kongres hukuman mati mereka dengan harapan akan memuaskan Mahkamah. Lebih dari setengah dari negara-negara ini, namun demikian menyatakan patung-patung baru mereka tak konstitusionil oleh Mahkamah dalam Gregg v. Georgia dan Woodson v. Carolina Utara dalam 1976.Mereka telah menebak secara tidak pantas dalam usaha mereka menerapkan keputusan Mahkamah Agung.

            Dalam Brown v itu yang terkenal.Kasus Dewan dari Pendidikan tahun 1954, Mahkamah Agung menyatakan pemisahan di sekolah umum menjadi tak konstitusionil. Mahkamah tahun depan mendengar argumen tentang bagaimana untuk menerapkannya keputusan. ia memutuskan bahwa integrasi harus terjadi " dengan semua kecepatan tenang". Ini hamper tidak satu pernyataan jelas kepada pengadilan rendahan yang adalah untuk menerapkan keputusan Brown. Mempertimbangkan kekurangan kekhususan dalam bahasa, ia bukan surpring yang sedikit di cara integrasi dalam Selatan dalam berlaku untuk dekade berikutnya. Empat belas tahun setelah keputusan pelaksanaan dalam Brown, Supremasi pengadilan finaly meninggalkan " semua kecepatan tenang " formula dan memerintahkan dekat dengan bagian akhir untuk semua tersisa dual sistem sekolah dalam Alexander v.Holmes Country Board of Education.

            Tidak jelas atau memenuhi syarat phrares dalam keputusan crut juga boleh menghalanginya komunikasi jelas. Hakim Tom Cliark menulis pendapat mayoritas dalam Mopp v. Ohio, keputusan 1961 itu memasang permanen constituonal menguasai untuk pencarian-pencarian dan serangan-serangan yang ilegal oleh penegakan hukum negara bagian oficials. Clark mengarang ambigious seperti itu menyusun kata-kata sebagai "Ini laporan terkadang digunakan oleh hakim-hakim pengadilan rendahan membenarkan interpretasi sempit keputusan. Laporan Clark yang "negara persyaratan cara mengatur pernyataan dan hal melakukan tantangan konstitusi langsung dan sejalan kepada tuntutan pidana harus dihormati" membawa kepada penyangkalan sering oleh negara hakim buruk mengukur waktu atau buruk menyusun gerakan oleh pengacara terdakwa mengeluarkan diperoleh secara ilegal bukti.

2. 10 Nilai Fleksibilitas

            Keputusan-keputusan politik samar menghalangi pelaksanaan efektif, tetapi arahan yang terlalu spesifik juga boleh mempengaruhi secara berlawanan pelaksanaan. Proyek organisasi kelas membutuhkan guru untuk bekerja dengan gaya sendiri dan teknik dalam kerangka filosofis, inovasi jenis ini tidak dapat sepenuhnya ditentukan atau dikemas di muka. Dengan demikian, sifat dari proyek ini mengharuskan pelaksanaan menjadi proses yang saling adaptif. Tujuan proyek tertentu dan harus dilakukan metode secara konkret oleh pengguna sendiri karena mereka memperoleh keterampilan sesuai inovasi.

            Semua proyek berhasil dilaksanakan oleh tim Rand, bahkan proyek-proyek teknis cukup mudah. Spesifikasi berevolusi dari waktu ke waktu sebagai modifikasi yang dilakukan dalam desain proyek dan personil dan pengaturan kelembagaan pelaksana.Peneliti dari The Rand menyarankan adaptasi yang bukan standardisasi yang paling obyektif, realistis dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan.Demikian pula, di studi program pendidikan federal di enam negara, penulis menyimpulkan bahwa "praktik administrasi federal yang yang menggunakan satu set peraturan untuk menutupi berbagai praktik negara ditakdirkan.dan pendekatan yang lebih fleksibel diperlukan."

            Salah satu sarjana menggambarkan pembangunan yang efektif dari sistem rudal Polaris sebagai salah satu" fleksibilitas disiplin."Ini teknik pelaksanaan di bidang pengembangan senjata ini tidak berbeda adaptasi bersama dalam kelas.Teknik ini disiplin karena kendala fisik kapal selam dan tekad untuk memenuhi dipercepat jadwal penyebaran Fleksibilitas diperlukan untuk menghindari komitmen dini untuk setiap tujuan kinerja tertentu. Pedoman berkembang sebagai pelaksana proyek berjalan melalui setiap langkah dari proses pembangunan rudal.

            Segudang peraturan khusus dapat membanjiri dan membingungkan petugas di lapangan dan dapat membuat mereka enggan untuk bertindak karena takut melanggar aturan.Pedoman ketat juga dapat menyebabkan jenis perpindahan tujuan di mana para pejabat tingkat yang lebih rendah menjadi lebih peduli dengan memenuhi persyaratan tertentu daripada dengan mencapai tujuan dasar program tersebut.  Dengan kaku berpegang pada surat peraturan, mereka mungkin menjadi begitu terjebak dalam pita merah bahwa tujuan aturan dilupakan atau dikalahkan. Sebaliknya, pelaksana kadang-kadang mengabaikan keputusan legislatif yang kaku.Administrasi Pembangunan Ekonomi, misalnya, berusaha untuk menghindari di tingkat regional pembatasan sendiri untuk membuat pinjaman dan dirumuskan kriteria baru dan tidak sistematik di Washington setelah melihat aplikasi untuk pinjaman.

            Pada saat ini proses sudah kompleks dan implementasi kebijakan menjadi lebih membingungkan. Pilihan apakah  yang akan memandu pelaksana sebanyak mungkin atau untuk membangun fleksibilitas dan adaptasi dalam pelaksanaannya adalah satu sulit untuk membuat bukti. Para peneliti Rand menyimpulkan bahwa implementasi arahan seharusnya tidak terlalu spesifik.tapi ulama lain telah menemukan bahwa kurangnya kejelasan inovasi dalam pendidikan sekitarnya merupakan penyebab utama dari masalah pelaksanaan.

            Sementara keputusan jelas dapat membuat pelaksana bingung atau memungkinkan mereka untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan mereka dengan maksud dari kebijakan, bahasa yang spesifik dapat membuat yang lebih sulit bagi pejabat di lapangan untuk beradaptasi dengan program untuk kebutuhan khusus dari negara atau daerah.pengambil keputusan harus mempertimbangkan setiap situasi individual dan peka terhadap masalah yang diangkat di atas.

2.11 Alasan Kurangnya Kejelasan

            Kompleksitas Pembuat kebijakan.Ketidakjelasan dalam banyak pesanan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor.Mungkin yang paling penting adalah rumitnya pembuatan kebijakan.Baik eksekutif bukan legislator memiliki waktu atau keahlian untuk mengembangkan dan menerapkan semua rincian yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.Mereka harus meninggalkan sebagian besar (dan kadang-kadang semua) rincian kepada bawahan. mantan sekretaris HEW joseph Califano menulis bahwa ketika ia menjadi ajudan kepala kebijakan domestik Presiden Jhonson ini ia tidak mampu memenuhi, berkonsultasi, atau membimbing lebih dari sepertiga dari lembaga non kabinet dan kepala komisi. Johnson melihat bahkan lebih sedikit administrator.

            Polisi sering tidak memberikan panduan polisi mengenai hal-hal penting untuk petugas polisi.Kapan sebaiknya seorang perwira campur tangan dalam sengketa keluarga yang serius?ketika harus senjata api digunakan? Sangat sedikit arah yang membantu petugas yang harus menjawab pertanyaan ini. Meskipun penggunaan tidak pantas senjata api oleh polisi telah menjadi penyebab konflik besar antara warga dan polisi dalam beberapa tahun terakhir, banyak departemen polisi tidak memiliki keahlian profesional dan masalah hanya pernyataan yang sangat umum, seperti berikut ini, untuk memandu kebijaksanaan polisi : "Senjata api harus digunakan hanya dalam kasus yang ekstrim dan dengan cara yang konsisten dengan ketentuan negara hukum pidana.." Sebuah departemen kepolisian mengandalkan seperti pedoman samar-samar.tidak seperti departemen besar yang telah dilengkapi kode pidana negara dengan de- aturan ekor mengenai penggunaan senjata api, akan tidak mungkin untuk memiliki banyak keberhasilan dalam mengendalikan pelaksanaan petugas kebijaksanaan.

            Pemerintah federal, seperti departemen kepolisian setempat, memiliki kesulitan dalam mengeluarkan sesuatu yang spesifik, arahan yang bermanfaat.Mengenai program aksi komunitas perang melawan kemiskinan di pertengahan 1960-an, satu otoritas telah menulis, "Pemerintah tidak tahu apa yang dilakukannya.Itu teori atau lebih tepatnya seperangkat teori.Tidak lebih menurut mantan Sekretaris Califano "dasar rekomendasi oleh pejabat kabinet Amerika hampir menyerupai penilaian intuitif dari kepala suku hati di daerah terpencil Afrika.

            Implementasi dari Judul I dari Pendidikan Dasar dan Menengah Tindakan 1965 sangat bergantung pada “penilaian intuitif."Sebagai salah satu penulis telah menulis, "Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana untuk menjalankan program pendidikan kompensasi yang sukses." Oleh karena itu, distrik sekolah setempat menerima sedikit petunjuk tentang cara untuk menghabiskan dana mereka. Demikian juga, kepala proyek itu mulai "dilakukan dengan firasat dan doa " dan pejabat lokal bisa melanjutkan dengan ide-ide mereka sendiri dengan bimbingan pusat kecil.

            Oposisi publik, keinginan untuk menghindari  politik berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan samar-samar dalam pelaksanaan. di "tanpa korban kejahatan" - kejahatan di mana tidak ada keluhan, seperti perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat-obatan ilegal ulasan potensi kebijakan kebijaksanaan dalam menangkap pelanggar lebih besar dari pada tipe lain dari kejahatan. polisi tidak selalu menegakkan hukum ini benar-benar, dan banyak orang merasa bahwa kebijaksanaan polisi dilakukan secara sewenang-wenang, dengan beberapa pelaku dihukum dan yang lain dibiarkan. Meskipun kurang baik dukungan dari publik dan polisi sumber daya membuat diskresi dalam penegakan hukum tanpa korban kejahatan tak terelakkan, polisi eksekutif enggan untuk mengeluarkan perintah untuk petugas menentukan keadaan di mana hukum akan dan tidak akan diberlakukan. seperti aturan bisa membuat jelas politik masalah bagi mereka. dengan demikian, polisi dibiarkan sendiri untuk membuat keputusan penting tentang penggunaan yang koersif daya dari pemerintah, dan pelaksanaan Undang-Undang ini banyak dikritik karena tidak adil.

            Tujuan persaingan dan kebutuhan untuk konsensus. Penyebab lain dari ketidakjelasan dalam pelaksanaan arahan adalah kesulitan pembuat keputusan telah mencapai tujuan konsensus. Kita Bahas sebelumnya, untuk satu dekade pemerintah Federal yang tersedia dana untuk Serikat untuk pelayanan sosial tanpa mendefinisikan apa "layanan" berarti. Negara-negara menggunakan uang selama bertahun-tujuannya dimaksudkan oleh Presiden dan Kongres, dan program diperluas cara melampaui semua harapan pemerintah Federal Akibatnya ada ketidakjelasan dari hukum adalah sebagian karena konflik dalam membentuk antara Biro keluarga layanan dan lembaga lain, terutama Biro anak-anak dan kantor kejuruan rehabilitasi, lebih dari apa yang merupakan "layanan." Daripada mengasingkan agen, memotong memilih untuk meninggalkan istilah samar-samar yang ditetapkan.Selain itu, anggota Kongres telah bertentangan dengan niat. Gagasan pendanaan layanan (daripada langsung hibah untuk individu) meminta konservatif sebagai metode menghemat uang dan mengurangi ketergantungan Sementara itu meminta liberal sebagai cara untuk membantu masyarakat miskin dan melayani baik tujuan.

            kurang jelasnya tujuan kebijakan adalah sangat Umum di Amerika dan terjadi pada semua jenis kebijakan di semua tingkatan di pemerintah - dari tembusan keterbatasan untuk memblokir hibah untuk pengembangan masyarakat, dari sisi Barat jalan Raya di New york untuk perang di Vietnam, dan dari Federal dukungan untuk pendidikan tinggi untuk evaluasi persyaratan dasar dan menengah program pendidikan

            Di Amerika Serikat kami bagi pengalaman luas perjanjian tujuan untuk menghindari perang, kesempatan yang sama, dan efisiensi di pemerintah, tapi konsensus sering larut saat tertentu alternatif kebijakan berada di bawah pertimbangan. ketidaksepakatan lebih tepat pada sasaran yang dapat dihindari di sebagian besar dan beragam negara di mana orang memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang pemerintah harus lakukan seperti tingkat peraturan ekonomi, apa pemerintah dapat mencapai (seperti sejauh yang hukum dapat mengubah rasis perilaku), bahkan akhir dari apakah ada masalah di masyarakat bahwa panggilan untuk tindakan apapun (seperti penggunaan sakarin atau fluorocarbons di aerosol semprotan). hanya berpikir dari tujuan yang berbeda yang mungkin disebabkan untuk kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan: meningkatkan karakter dan nilai-nilai moral: mengubah struktur sosial dengan mendorong mobilily; membebaskan orang tua untuk bekerja; mengembangkan lebih besar siswa pengetahuan dan keterampilan: meningkatkan staf dan mahasiswa produktivitas;  kesempatan yang sama untuk belajar dan mata pencaharian; menciptakan pekerjaan untuk minoritas guru: bangunan kesehatan tubuh melalui peningkatan pendidikan jasmani fasilitas; memproduksi kemenangan tim sepak bola untuk meningkatkan sekolah atau kebanggaan warga; mengintegrasikan sekolah Umum, dan banyak lagi.

            Lyndon Johnson setelah berkata, "jika penuh implikasi dari setiap tagihan diketahui sebelum ditetapkan, itu tidak akan mendapatkan ." jelas, keputusan tidak tepat membuatnya lebih mudah untuk pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan mempertahankan dalam memenangkan putusan koalisi. Orang yang berbeda atau kelompok dapat mendukung kebijakan yang sama untuk berbagai alasan. Masing-masing dapat memegang sendiri konsepsi tujuan atau tujuan program ini dirancang untuk mencapai.Tujuan yang ambigu juga mungkin membuatnya kurang mengancam untuk kelompok untuk berada di pihak yang kalah dari kebijakan konflik, dan hal ini dapat mengurangi intensitas oposisi mereka.

            Saat ini sulit dalam menyepakati tujuan, pembuat kebijakan sering mencari perbaikan umum, memiliki gagasan lebih baik tentang apa yang mereka ingin melarikan diri dari apa yang mereka inginkan untuk mencapai.  Dalam kata-kata David braybrooke dan Charles lindblom:

kebijakan bertujuan untuk menekan Wakil Meskipun kebajikan tidak bisa didefinisikan, Apalagi mewujudkan sebagai tujuan; menghadiri untuk penyakit mental Meskipun kami tidak yakin apa sikap dan perilaku yang paling sehat; membatasi perluasan Uni Soviet Meskipun kita tidak tahu apa kebijakan positif luar negeri yang objektif untuk mengatur perlawanan Kremlin; mengurangi inefisiensi pemerintah meskipun kita tidak tahu apa yang kompetensi tingkat maksimum kita bisa berharap; untuk menghilangkan ketidakadilan di struktur pajak meskipun kita tidak setuju pada ekuitas; menghancurkan wilayah kumuh meskipun kami tidak yakin tentang jenis rumah dan lingkungan di mana penghuni mereka harus hidup.

            Seperti yang telah kita lihat, penekanan pada melayani yang bertujuan berguna bagi para pembuat kebijakan yang tertarik dalam memberlakukan kebijakan ke dalam hukum. Konsekuensi lain dari tujuan yang jelas, bagaimanapun, adalah ketidakjelasan kebijakan. Dengan demikian, sementara tujuan jelas dapat membuat lebih mudah untuk lulus undang-undang, mereka meningkatkan kemungkinan selip dalam mengimplementasikannya.

            Pahaman Program Baru.Masalah mulai dari sebuah program baru yang dapat menghasilkan kebingungan dalam petunjuk pelaksanaan.Sering kali bagian dari kebijakan baru diikuti oleh periode ketidakpastian admistrative di mana ada jeda waktu yang cukup sebelum informasi tentang program ini disebarluasakan.Periode ini diikuti oleh kedua di mana aturan yang dibuat, tapi kemudian berubah secepat pejabat tinggi berusaha untuk menangani masalah-masalah yang tak terduga dari pelaksanaan kebijakan dan arahan sebelumnya mereka sendiri.Seperti pelaksanaan kebijakan dan dari arahan sebelumnya mereka sendiri. Seperti yang terjadi sebagai kantor AS Pendidikan berusaha untuk melaksanakan banyak program pendidikan baru disahkan pada tahun 1960-an.

            Menghindari Akuntabilitas. Penjelasan sinis namun realistis karena kurangnya kejelasan dalam undang-undang federal bahwa Kongres tidak ingin mereka rinci.Kongres lebih suka membiarkan lembaga eksekutif lebih spesifik, bukan karena keahlian yang terakhir, tetapi untuk membiarkan lembaga mengambil aturan yang berubah menjadi tidak bisa dijalankan atau tidak populer.

            Judul ix dari pendidikan act amandemen 1972 menyatakan bahwa "tidak ada orang di Amerika Serikat akan, berdasarkan jenis kelamin, dikecualikan dari partisipasi dalam, ditolak kepentingan atau akan dikenakan diskriminasi di bawah program pendidikan atau kegiatan menerima Federal bantuan keuangan." seperti luas bahasa diizinkan Kongres untuk menghindari banyak sensitif pertanyaan dan meninggalkan resolusi untuk Departemen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Selain itu, masing-masing anggota kongres dapat memperoleh kredit dengan konstituen mereka dengan intervensi bagi mereka mengenai penerapan peraturan.Selain itu, jika tujuan tidak tepat, Kongres tidak bisa bertanggung jawab untuk kegagalan kebijakannya untuk mencapainya.

            Sifat Keputusan Pengadilan. Keputusan pengadilan mungkin kabur karena kebutuhan dari mengorbankan di pengadilan banding multimember mencapai pendapat mayoritas .Dalam keputusan Brown, untuk contoh, kompromi adalah penting dalam mencapai pendapat mayoritas bulat yang hakim merasa sangat penting.atau pengadilan mungkin dapat mencapai kesepakatan pada keputusan dalam kasus tapi tidak pada alasan untuk keputusan. baik di tahun 1972 dan 1976 kasus hukuman mati, pembuat kebijakan meninggalkan pelaksana beberapa panduan untuk mengikuti.

            Perbedaan pendapat dalam keputusan mayoritas - tapi untuk alasan yang berbeda - membantu saya untuk menjelasan apa memiliki akhir belum diputuskan, tetapi mereka juga dapat menyebabkan kebingungan. Sebuah perbedaan pendapat, misalnya, mungkin menunjukkan bahwa prinsip bangku didukung oleh mayoritas belum memenangkan penerimaan universal. Seperti pendapat ini terutama mungkin berpengaruh dalam kasus yang havt diputuskan oleh orang dekat dan karena itu yang mungkin terlihat oleh orang lain sebagai matang untuk membalikkan jika pribadi pada perubahan pengadilan.

            Pengadilan jarang mencoba untuk mengantisipasi masalah pelaksana mungkin harus dalam memahami keputusan mereka. Mereka memutuskan hanya masalah langsung yang  disajikan kepada mereka dalam kasus di tangan dan mereka umumnya membangun pendapat mereka sesempit mungkin. Siap untuk tunduk kepada cabang-cabang eksekutif dan legislatif pemerintahan, pengadilan memutuskan kasus itu mungkin pada hukum bukan pada alasan konstitusional.Beberapa keputusan menafsirkan secara luas frase menyapu Konstitusi.Keputusan sempit pengadilan mungkin gagal untuk membatalkan atau membedakan preseden yang tampaknya bertentangan dengan keputusan mereka.Jadi sementara keputusan mungkin yang jelas pada satu tingkat, bimbingan untuk aplikasi mereka mungkin sebagian besar tidak ada.misalnya keputusan Mapp:

 Tidak memberitahu pengadilan negara kepada siapa atau dalam keadaan mengasah Perubahan Keempat adalah berlaku untuk mereka.itu menumpahkan ada titik terang pada pertanyaan terkait erat seperti apa yang merupakan kemungkinan penyebab untuk menangkap atau pencarian tanpa surat perintah atau hibah aplikasi untuk menjamin tidak itu bilang apa insiden pencarian wajar untuk menangkap atau sebagai bagian dari melaksanakan perintah penggeledahan .... dengan menolak opsi memaksakan aturan federal yang sudah ada di stetes, tapi nonatheless bersikeras pada satu standar kewajaran Pengadilan itu pasti mempromosikan periode ambiguitas dan ketidakpastian.

            Yang tidak memiliki mekanisme untuk memulai kasus, pengadilan harus menunggu kasus datang kepada mereka jika mereka ingin mengklarifikasi keputusan mereka.Karena Mahkamah Agung AS mendengar hanya relatif sedikit kasus setiap tahun.mungkin waktu bertahun-tahun untuk itu untuk memutuskan kasus yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keputusan sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa keputusan yang belum mencapai kepatuhan luas berakhir sehingga mungkin mendapat manfaat dari penegakan dan elaborasi dalam tindak lanjut kasus, Mahkamah Agung telah sering dilakukan kebijakannya hampir total lebih dari map dan memilih untuk tidak mendengar kasus tersebut. Hal mendengar sangat sedikit kasus desegregasi sekolah setelah Brown, misalnya, meskipun keputusan itu secara luas menantang.

2.12 Konsistensi

            Pelaksanaan perintah harus konsisten serta jelas jika implementasi kebijakan adalah untuk menjadi efektif.transmisi jelas tapi bertentangan dengan petunjuk akan hampir tidak membuatnya lebih mudah untuk operasional personil untuk mempercepat pelaksanaan. Namun demikian, pelaksana berada di kali dibebani dengan arahan konsisten.Pada bagian ini kami menggambarkan masalah komunikasi ini dan menunjukkan bagaimana hal itu mempengaruhi implementasi.Maka kita meneliti penjelasan untuk petunjuk pelaksanaan yang tidak konsisten.

            Administrasi Pembangunan Ekonomi diberi petunjuk untuk membantu orang pengangguran di daerah pengangguran yang tinggi dengan menarik atau memperluas industri. Pada saat yang sama itu tidak untuk mensubsidi dengan pinjaman pesaing untuk bisnis yang ada. sebagian karena masalah komunikasi ini setidaknya di Oakland, situs dari studi Pressman Wildavsky relatif sedikit pekerjaan yang diciptakan. Sama pada tahun 1962 pejabat pertahanan diberitahu untuk menghapus rudal AS dari Turki dan untuk melestarikan dan memperkuat NATO.perintah mereka tersirat mereka tidak mengganggu kalkun. Turki ingin rudal tetap.dengan demikian, meskipun Presiden Kennedy ini beberapa pesanan telah mereka dihapus, rudal, masih berada di tempat di perbatasan Uni Soviet selama krisis rudal Kuba. Ini adalah memalukan bagi presiden yang menentang kehadiran rudal Soviet begitu dekat dengan daratan AS.

            Inkonsistensi dalam perintah pelaksana mungkin Menyediakan lembaga operasi dengan kebijaksanaan substansial dalam interpretasi dan implementasi kebijakan, kebijaksanaan yang mungkin tidak dilakukan untuk melaksanakan tujuan kebijakan ini.kebijakan lingkungan selama administrasi Nixon adalah contoh. Presiden membuat komitmen retorika dalam mendukung Kebijakan Lingkungan Pada Nasional (NEPA), tetapi dalam prakteknya prioritas kebijakannya tidak signifikan terkait dengan dampak lingkungan. Demikian pula, kantor Manajemen dan Anggaran, alat utama presiden untuk mengendalikan birokrasi federal tidak memperlakukan tujuan kebijakan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam evoluation dari kegiatan semua lembaga federal sebagai NEPA dimaksudkan. pejabat federal menerima sinyal yang tidak konsisten mengenai pentingnya atau kebijakan lingkungan dan dibiarkan untuk menyelesaikan pertanyaan sendiri.

            Lebih rendah yurisdiksi pemerintah tingkat mungkin bingung dengan inkonsistensi di tingkat yang lebih tinggi.Judul IV atau Undang-Undang Dasar dan Menengah seharusnya untuk mengkonsolidasikan beberapa program dalam satu program yang dikelola secara efektif. Meskipun Kongres konsolidasi tujuh program bantuan kategoris bawah Judul IV, itu menciptakan tujuh program kategoris baru dan menambahkan unit kedua ke kantor Pendidikan. Hal ini membuat sulit bagi pejabat federel untuk mengelola judul IV dalam mode konsolidasi, dan itu memberikan sinyal tidak konsisten ke Amerika Serikat.Tidak heran mereka tidak melihat Tille IV sebagai program yang koheren dan membuat sedikit usaha untuk mengkoordinasikan program yang relevan di tingkat mereka.

            Kadang-kadang inkonsistensi akhir ketidakjelasan pesanan meningkat sebagai arahan Sepanjang berbagai cabang dan tingkat pemerintahan.Pelaksanaan Komprehensif Kerja dan seni pelatihan (CETA) adalah kasus di titik.Anggota kongres dan staf mereka yang paling tahu dan prihatin CETA memberi Departemen pedoman bertentangan Tenaga Kerja. Departemen menerima arahan konsisten dan akibatnya standar sendiri lebih dan lebih konsisten karena mereka dikomunikasikan ke kantor regional dan sponsor proyek lokal. Komunikasi dari kantor regional ke kantor lokal segera ada yang lebih jelas daripada yang dikeluarkan dari kantor pusat departemen di washington.

            Banyak faktor yang menghasilkan komunikasi jelas Apakah juga bertanggung jawab untuk arahan konsisten.Kompleksitas kebijakan publik, kesulitan dalam memulai program baru, dan beberapa tujuan banyak kebijakan semua berkontribusi inkonsistensi dalam komunikasi kebijakan. Alasan lain bahwa keputusan seringkali tidak konsisten adalah bahwa mereka dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan di kedua sisi dari sebuah isu.

Sejumlah kelompok kepentingan yang dibentuk secara khusus untuk mewakili program CETA lokal dan mendesak aturan federal yang pasif dalam proyek-proyek tenaga kerja lokal.Mengerahkan tekanan pada Departmen Tenaga Kerja untuk mendukung kelompok-kelompok boe iklan tersebut kelompok kepentingan pemerintah daerah termasuk Konferensi Walikota AS.Nasional liga Kota, Asosiasi nasional Counties, dan Konferensi Gubernur Nasional.mendukung peran kuat untuk departemen Tenaga Kerja yang liberal di Kongres. AFL-CIO, serikat pemerintah, Perkotaan Nasional, peluang Pusat Industrialisasi, dan masyarakat lainnya dalam organisasi.Setiap upaya untuk menyenangkan semua kelompok ini hanya dapat menyebabkan inkonsistensi, dan upaya tersebut endemie terbuka dan desentralisasi pemerintah seperti kita.

            Keinginan beberapa pembuat kebijakan muncul konsisten ketika benar-benar membuat perubahan kebijakan dapat menghasilkan ketidak konsistenan komunikasi untuk pelaksana. Ini terjadi, misalnya, ketika banding Pengadilan masalah pendapat atau seri pendapat yang tampaknya bertentangan dengan preseden Namun, seperti biasanya terjadi, tidak secara khusus mengesampingkan sebelumnya keputusan atau jelas membentuk kebijakan baru. dalam situasi seperti itu lebih rendah Pengadilan dihadapkan dengan tugas membuat keputusan mereka atas dasar yang didirikan preseden atau apa yang tampaknya menjadi tren baru-baru ini keputusan. ketika pedoman yang tidak konsisten, hakim mungkin harus menebak tepat arah di mana untuk bergerak.

            Selama tahun 1930-an dan 1940-an Mahkamah Agung ingin menjadi kuat untuk melawan liberal paten kebijakan AS kantor paten, dan ingin menyampaikan pesan ini ke kantor paten dan lebih rendah Pengadilan. Pada saat yang sama, ia ingin mengatakan itu berikut preseden Oleh karena itu, Mahkamah mencoba untuk menyampaikan perubahan dalam kebijakan melalui nada keputusan sementara secara teknis menjaga kelangsungan doktrinal dengan keputusan sebelumnya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Hubungan antara komunikasi dan implementasi harus lebih akurat keputusan kebijakan dan pelaksanaan perintah karena penyimpangan transmisi yang utama sebagai penyebab pelaksanaan kegagalan.Pelaksanaan instruksi lebih mungkin untuk ditransmisikan akurat jika yang relatif kecil dan kohesif sekelompok orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan.Semakin banyak orang yang harus dicapai dengan komunikasi, semakin besar pula kemungkinan hilang beberapa dari mereka dan semakin banyak lapisan birokrasi di mana komunikasi harus berjalan, semakin tinggi kemungkinan distorsi.Kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sektor swasta adalah terutama rentan terhadap masalah ini.

            Meskipun saluran berkembang dengan baik komunikasi tidak selalu ada.Cabang eksekutif menghadapi masalah ini, tapi pengadilan sangat rentan terhadap itu. Independensi pengadilan dari satu sama lain dan tidak adanya hakim pasukan birokrasi peradilan substansial mengandalkan orang-orang di luar pengadilan untuk berkomunikasi keputusan mereka. Kebijakan dilaksanakan oleh individu swasta juga memiliki kesempatan lebih besar dari transmisi kegagalan karena tidak adanya saluran komunikasi dari pejabat publik kepada mereka.

            Dalam beberapa kasus pelaksana hanya tidak mengerti kebijakan tujuan atau persyaratan operasional, mereka membuat upaya untuk mengeksploitasi ambiguitas dalam komunikasi untuk lebih kebijakan mereka sendiri atau Badan atau kepentingan pribadi.Kurangnya kejelasan mungkin menyebabkan substansial tak terduga perubahan kebijakan sebagai ambiguitas dieksploitasi untuk melayani kepentingan khusus di kedua publik dan swasta. tak terduga perubahan juga dapat disebabkan oleh "manajemen oleh kegiatan" sebagai pelaksana bekerja lebih keras untuk menghasilkan hasil untuk mengkompensasi ketidakpastian tentang tujuan mereka, ambiguitas juga menyediakan lingkungan di mana pelaksana dapat dengan mudah mininterpret yang "benar" niat belakang atasan komunikasi, kadang-kadang dengan mengorbankan Umum dorongan dari kebijakan.

            Arahan yang jelas mengakibatkan masalah komunikasi, tetapi implementasi komunikasi  yang sangat spesifik mungkin membanjiri pelaksana dengan detail, yang mengarah ke perpindahan tujuan, kekakuan, atau pengelakan peraturan. pengambil keputusan menghadapi tugas yang sulit mengeluarkan instruksi pelaksanaan yang tidak terlalu rinci atau terlalu samar.           Beberapa alasan untuk kurangnya kejelasan implementasi komunikasi .Kebijakan publik umumnya kompleks dan menuntut banyak waktu dan keahlian pada bagian dari orang-orang yang mengeluarkan instruksi untuk menerapkannya.Karena sebagian besar pengambil keputusan atas memiliki tidak, mereka biasanya membuat keputusan umum dan menyerahkan kepada bawahan untuk mengisi kekosongan.

            Faktor lain beberapa pejabat, terutama legislator, mungkin ingin menghindari keputusan akuntabilitas mereka. Dengan demikian, mereka dapat membuat kebijakan yang tidak jelas, meninggalkan ke pejabat di cabang lain untuk mengambil penerapan hukum.

            Penyebab mendasar dari keputusan kebijakan yang tidak jelas adalah konsensus kurangnya yang sering ada tentang tujuan kebijakan.Masalahnya terutama mungkin muncul untuk peradilan adalah ketidakmampuannya untuk melakukan tindakan.keputusan yudisial mungkin tetap tidak jelas sampai orang lain membawa kasus ke pengadilan sehingga hakim bisa menjabarkan dan menjelaskan keputusan mereka sebelumnya.

            Penjelasan untuk implementasi tidak konsisten yang banyak sama dengan yang untuk kurang kejelasan kompleksitas kebijakan publik. Masalah mulai program baru dan beberapa tujuan banyak kebijakan.

3.2 Saran

            Menurut kami semua aspek implementasi kebijakan publik sangatlah penting dan saling keterkaitan antara satu sama lain, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Maka dari itu para pelaksana harus menjalin komunikasi yang akurat dengan baik dan menjungjung tinggi nilai kejujuran sehingga bisa mensinergikan dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

·         Eward III, George c. 1980.Implementation Publik Policy.Congresinal: Quartely Press