Jumat, 17 November 2017

Makalah Lembaga Tinggi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Sejak reformasi terjadi tahun 1998 yang berakibat berakhirnya masa pemerintahan orde baru, mulailah terjadi perubahan (Amandemen) konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  sebanyak empat kali. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan sekaligus susunan kelembagaan Negara Indonesia. salah satu dampak langsung perubahannya adalah perubahan supremasi MPR menjadi supermasi Konstitusi. Susunan kelembagaan Negara Indonesia tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi Negara” untuk kedudukan MPR sehingga terjadi kesejajaran kedudukan dengan lembaga sejenis demi menciptakan system check and balances.
Seiring perkembangan masyarakat modern yang sedang berkembang dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan berbagai pengaruh globalisme menuntut adanya system kenegaraan yang efisien dan efektif dalam memenuhi pelayanan publik. Atas faktor tersebut muncullah berbagai lembaga-lembaga Negara sebagai eksperimentasi kelembagaan yang dapat berupa dewan (council), komite (committee), komisi (commission), badan (board), atau otorita (authority).
Lahirnya lembaga-lembaga baru tersebut di sebut dengan lembaga penunjang (auxiliary institution). Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi layaknya lembaga Negara yang utama, ada lembaga yang memiliki fungsi regulasi, fungsi administrative, dan fungsi penghukuman.
B.  Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan lembaga tinggi Negara?
2.      Apa saja fungsi dari lembaga-lembaga tinggi Negara?

C.  Tujuan Penelitian
1.      Mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga tinggi Negara
2.      Mengetahui fungsi dari lembaga-lembaga tinggi negara
















BAB II
PEMBAHASAN

A.  Lembaga Tinggi Negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (Civilazated Organisation) yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. (Wikipedia, akses: 24 Oktober 2009). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku.
B.  Macam-macam Lembaga Tinggi Negara
Adapun lembaga – lembaga yang tercantum sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD NKRI 1945 adalah:
1.    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 Sebelum amandemen UUD 1945, susunan anggota MPR terdiri dari anggota – anggota DPR ditambah utusan daerah, golongan politik, dan golongan karya (Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 1969). Terkait dengan kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, MPR diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.
Hal yang paling menonjol mengenai MPR setelah adanya amandemen UUD adalah dihilangkannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, perubahan – perubahan yang terjadi di lembaga MPR baik mengenai susunan, kedudukan, tugas maupun wewenangnya adalah :
a.  MPR tidak lagi menetapkan GBHN
b. MPR tidak lagi mengangkat presiden. Hal ini dikarenakan presiden dipilih secara     langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945). MPR hanya bertugas untuk melantik presiden terpilih sesuai dengan hasil pemilu. (Pasal 3 ayat 2 Perubahan III UUD 1945).
c. Susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan yaitu terdiri dari anggota DPR dan  DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
d. MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945)
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau/Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila atas usul DPR yang berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.
2.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Keanggotaan DPR sebagai lembaga tinggi negara terdiri dari golongan politik dan golongan karya yang pengisiannya melalui pemilihan dan pengangkatan. Wewenang DPR menurut UUD 1945 adalah:
a. Bersama presiden membentuk UU (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat (1)) dengan kata lain bahwa DPR berwenang untuk memberikan persetujuan RUU yang diajukan presiden disamping mengajukan sendiri RUU tersebut.(Pasal 21 UUD 1945)
b. Bersama presiden menetapkan APBN (Pasal 23 ayat (1))
c. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
Adanya amandemen terhadap UUD 1945, sangat mempengaruhi posisi dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Salah satunya adalah diberikannya kekuasaan kepada DPR untuk membentuk UU, yang sebelumnya dipegang oleh presiden dan DPR hanya berhak memberi persetujuaan saja.
Perubahan ini juga mempengaruhi hubungan antara DPR sebagai lembaga legislatif dan presiden sebagai lembaga eksekutif, yaitu dalam proses serta mekanisme pembentukan UU. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. (Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI 1945)
3.    Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sebagai lembaga negara yang baru dibentuk setelah amandemen UUD, DPD dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah ditingkat nasional. Hal ini juga merupakan tindak lanjut peniadaan utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR. Sama halnya seperti anggota DPR, anggota DPD juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pasal 22 C ayat (1) UUD NRI 1945).
DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. (Pasal 22 D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945)
4.    Lembaga Kepresidenan
a)    Lembaga Kepresidenan Sebelum Amandemen UUD 1945
Presiden adalah mandataris MPR, yang wajib menjalankan putusan – putusan MPR. Secara eksplisit Penjelasaan UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa ” Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaran Rakyat. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden (concentration of power and responsibility upon the President). Presiden tidak bertangggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , demikian pula dengan Menteri Negara sebagai pembantu Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Namun hal ini tidak berarti kekuasaan Presiden tidak terbatas, pada bagian lain penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) dinyatakan bahwa ” Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas” sebab Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara, walalupun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, demikian halnya dalam pasal 5 TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga tertinggi Negara dengan/ atau antar lembaga – lembaga tinggi Negara yang berbunyi:
1)   Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang.
2)   Presiden wajib memberikan pertanggungan jawab dihadapan sidang istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungan jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan diatas tidak menyebutkan arti pertanggungjawaban yang dimaksud, Pertanggungjawaban tersebut dalam arti yang luas dapat dilihat dalam TAP MPR No. I/MPR/1973 huruf (d) dan (e) yang berbunyi:
1)    meminta dari dan menilai pertanggungan jawab Presiden tentang pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2)    mencabut jabatannya apabila Presiden sungguh – sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD.
Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden.
Pasal 7 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan: ” Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali“. yang menarik dari pasal ini adalah tidak adanya pembatasan ” pemilihan kembali ” Presiden. Ketentuan inilah yang menjadi pembenaran untuk memilih Soeharto sebagai Presiden sampai enam kali berturut – turut (terhitung sejak tahun 1973). Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu 30 tahun terakhir (masa orde baru) pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR menjadi kurang Demokratis.
Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), persyaratan menjadi Presiden diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ” Presiden ialah orang Indonesia asli“, persoalan kemudian adalah ketidakjelasan apa atau siapa ” Orang Indonesia asli ” itu. untuk hal ini Sri Soemantri menyebutkan bahwa kita perlu melihatnya dalam UU No. 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang menyatakan dalam pasal 1 bahwa warga Negara Indonesia ialah;
1) orang asli dalam daerah Negara Indonesia;
2) orang yang tidak termasuk dalam golongan diatas;
3) orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi;
4) orang yang karena kelahiran, perkawinan dan lain – lain menjadi warga Negara Indonesia.
Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa sebagian pendapat menduga, makna ” orang Indonesia asli ” berkaitan dengan ketentuan pasal 163 IS dari masa penjajahan, yang membedakan penduduk Indonesia ke dalam golongan Eropa, Timur asing, dan Bumiputra. Syarat lainnya diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yakni ; warga Negara Indonesia; telah berusia 40 tahun; bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum; bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, setia kepada cita – cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945; bersedia menjalankan haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan MPR; berwibawa; jujur; cakap; adil; dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis; tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti gerakan G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang – kurangnya 5 tahun; tidak terganggu jiwa/ikatannya.
b)   Lembaga Kepresidenan Setelah Amandemen UUD 1945
UUD 1945 sebelum perubahan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas ( pasal 4 sampai pasal 15 dan pasal 22) dari 37 pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai Jabatan Kepresidenan, selain itu terdapat ketentuan lain yang juga masih berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan yakni tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang – undang Organik, dsb.
Setelah Perubahan (empat kali) jumlah pasal yang secara langsung mengenai Lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal (tidak termasuk aturan tambahan, dan aturan peralihan). UUD 1945 Setelah Perubahan merumuskan Pesyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: ” calon Presiden dan wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak Kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden “ dan ayat (2) yang berbunyi:
” syarat – syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang “.
Perubahan ketentuan mengenai Persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman, karenanya ” orang Indonesia asli ” diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga Negara. Rumusan ini juga Konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga Negara atas dasar keturunan, ras, agama. Selain melalui perubahan ini terkandung makna kemauan Politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Perubahan yang paling Fundamental setelah perubahan UUD 1945 ialah dipilihnya Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat (1)49, (2)50, (3)51, (4)52, (5)53, perubahan ini didasari pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti ( fixed term ) dari Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal – hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan impeachment yang menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden. Selain itu, Impeachment dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan kita yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita.
Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan Pemerintahan Negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi – sendi hidup bernegara dan mencederai hukum, karenanya Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan tertentu yang disebutkan secara limitative dalam UUD 1945, yakni ; melalui proses politik (dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR), dan melalui proses hukum (dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR).
Pasal 7C menyebutkan: ”Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat “. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti Ketentuan pasal 7A dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga Negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama – sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
Adapun Wewenang, Kewajiban, dan Hak yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 yakni:
1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4(1)];
2) berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
3) menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
4) memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
5) memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
6) dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];
7) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
8) menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
9) mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10) menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR          [Pasal 13 (3)*];
11) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
12) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
13) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
14) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
15) pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16) pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17) hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18) pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19) peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20) penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21) pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22) pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
NB:
*perubahan pertama
**perubahan kedua
***perubahan ketiga
**** perubahan keempat

5.    Mahkamah Agung (MA)
Ketentuan mangenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 BAB IX tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan umun siatur dalam pasal 24 dan ketentuan khusus mengenai Mahkamah Agung dalam pasal 24A yang terdiri atas lima ayat.
Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang.
Dengan diamandemennya UUD 1945, maka posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu DPR, Presiden dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memang merupakan lembaga baru yang sengaja dibentuk untuk menangani urusan terkait pengangkatan hakim agung serta penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (Pasal 24B ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945). Yang anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).

6.      Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yakni:
a. Menguji konstitusionalitas undang-undang
b. Memutus sengketa keweangan konstitusional antar lembaga Negara
c. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu
d. Memutus pembubaran partai
e. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan pada presiden melanggar hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebgai presiden/wakil presiden sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945, sebalum hal tersebut dapat diusulkan untuk memberhentikan oleh MPR.
Dalam konstitusi 1945 pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C yang terdiri dari 6 ayat, yang didahului dengan pengaturan mengenai Komisi Yudisial pada pasal 24B. Semula pengaturan mengenai Komisi Yudisial tersebut hanya dimaksudkan terkait dengan keberadaan Mahkamah Agung, tidak dengankeberadaan mahkamah konstitusi.
Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi lainnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang unik. DPR yang membentuk undang-undang tetapi MK yang membatalkannya jika bertentangan dengan UUD. MA mengadili semua ketentuan hukum yang berada dibawah UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dalam masa jabatannya, maka sebelum diajukan ke MPR untuk diambil putusan, maka tuntutan tersebut harus diajukan dulu pada MK untuk mendapat pembuktian secara hukum. Semua lembaga Negara yang saling berselisih atau bersengketa dalam melaksanakan keweangan konstitusionalnya maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan adalah Mahkamah Konstitusi.


7.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang- undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 23 yang berbunyi :
a.  Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
b.  Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
c.  Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Setelah Amandemen UUD 1945 terjadi beberapa perubahan mendasar mengenai (i) keuangan Negara dan pengelolaan keuangan Negara. (ii) struktur organisasi dan BPK berubah secara sangat mendasar, yakni:
pertama, pengertian keuangan Negara dan dan pengelolaan keuangan Negara berubah secara mendasar, jika sbelumnya uang Negara dalam konteks APBN maka skarang pengertian uang Negara menjadi luas mencakup uang Negara yang terdapat atau dikuasai oleh subyek badan hukum perdata atau perorangan, asal merupakan uang atau asset yang dimiliki Negara tetap termasuk dalam uang negara.
kedua, keweangan dan kedudukan BPK semakin kuat. pasal 23E ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “untuk memeriksa keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara, diadakan suatu badan pengawas keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam pasal 23G ayat 1 menyebutkan: “BPK berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi. Artinya, UUD mewajibkan BPK ada disetiap provinsi.
Dalam kedudukannya yang semakin kuat dan keweangannya yang sekmakin besar, fungsi BPK secara mendasar terdiri dari 3:
a.  fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan Negara.
b.  fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara.
c.  Fungsi Advisory yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan Negara.
8.  Dewan Pertimbangan Agung (Likudasi)
DPA merupakan sebuah badan yang berkewajiban member pertimbangan kepada pemerintah (Council of State). Perlu diingat bahwa DPA ini berada dalam bidang pemerintahan sebagai badan penasehat presiden, tetapi namun demikian kedudukan DPa tidak berada dibawah kekuasaan Presiden, karena badan ini tidak lepas dari pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan Negara. Hak DPA diatur secara khusus dalam UUD 1945, jadi Presiden dan wakil Presiden wajib membicarakan usul DPA, walaupun pada akhirnya keputusan tetap di tangan Presiden, apakah menerima, menolak atau tidak menjawab (mendiamkannya).    
9.    Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:
a.   mengusulkan pengangkatan hakim agung;
b.   menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.
















BAB III
PENUTUP
A.  Kesimpulan
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (Civilazated Organisation) yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Berikut adalah lembaga-lembaga tinggi Negara:
1.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4.      Lembaga Kepresidenan
5.      Mahkamah Agung (MA)
6.      Mahkamah Konstitusi (MK)
7.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8.      Komisi Yudisial
9.      Dewan Pertimbangan Agung (Likudasi)

B.  Saran
Seiring dengan perkembangan zaman dengan banyaknya tuntutan dan permasalahan Negara yang semakin kompleks ditambah dengan issue-issue distrust masyarakat terhadap pemerintah maka sangatlah penting peranan pemerintah dalam mengatur system kelembagaan Negara secara tegas mengatur fungsi dan kedudukannya. UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan telah mengatur lembaga-lembaga Negara tugas, fungsi dan wewenangnya. akan tetapi, bukan tidak mungkin terjadi perubahan UUD 1945 ke-V mengingat masih ada lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan kedudukan yang kurang kuat. Juga perlu adanya penegasan bentuk Parlemen di Indonesia agar tidak adanya kekacauan pembagian kewenangan.
Lembaga-lembaga Negara dewasa ini di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Banyak lahir lembaga-lembaga Ad hoc yang notabenenya memiliki kewenangan dan fungsi yang bersifat sementara dan tidak kuat. jadi, saran penulis disini adalah pemerintah dapat lebih bijak mengatur lembag-lembaga Negara agar tidak terjadi pemborosan uang Negara membiayai lembaga-lembaga Negara yang sedang tumbuh bagai cawan di musim hujan.



















DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily. 1983. Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia. Jakarta: FH UI & CV. Sinar Bakti.
Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2012. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.




Makalah Ekonomi Makro Indonesia

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DI INDONESIA
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi
Dosen:
Dewi Maharani


Disusun oleh

Dian Noviana S          (1148010086)
Dwi Syara                   (1148010093)              Ervan Septian  W                   (1148010107)
Dwike Hidayani          (1148010094)              Fadli Fadila                 (1148010110)
Elis Mardiana              (1148010100)              Fauzi Akbar                                        (1148010118)
Elly Nuralia                 (1148010101)              Fitrianty Rohimatunisa           (1148010123)

AN/II/C
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung
2015

KATA PENGANTAR

            Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya.kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi  yang masih memberikan kepercayaan dan pengarahan kepada kami. Serta tidak lupa juga kami  mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang sudah memberikan dukungannya untuk pembuatan makalah ini sehingga dapat terselesaikan.

Makalah ini akan membahas tentang Perkembangan Ilmu Ekonomi di Indonesia.

kami telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, kepada para pembaca di mohon untuk kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang telah membacanya.


Bandung,  Januari  2015




Penulis










DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .............................................................................           ii

DAFTAR ISI .............................................................................................          iii

BAB I  PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Masalah ............................................................           1
1.2  Rumusan Masalah .....................................................................           1
1.3  Tujuan Penulisan........................................................................           1

BAB  II  PEMBAHASAN
2.1  Ekonomi Makro.........................................................................           2
2.2  Pelaku-pelaku ekonomi..............................................................           3
2.3  Kebijaksanaan ekonomi makro..................................................           4
2.4Permasalahan ekonomi makro…………………………………. .......... 6

BAB  III  PENUTUP

3.1  Kesimpulan .................................................................................         14
3.2  Saran……………………………………………………………         14

DAFTAR PUSTAKA








BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang.
            Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan dan memperlajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan.Dengan demikian hubungan yang ingin dipelajari oleh ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel ekonomi aggregative. Diantara itu banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro antara lain: tingkat pendapatan nasional, tingkat pendapatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga.
           
1.2  Rumusan Masalah

-          Bagaimana perkembangan ekonomi makro di Indonesia?
-          Siapa saja pelaku-pelaku dalam ekonomi?
-          Apa saja kebijaksanaan ekonomi makro?
-          Apa saja yang menjadi permasalahan dalam ekonomi makro?
-          Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam ekonomi makro?

1.3  Tujuan Penulisan

-          Mengetahui pekembangan ekonomi makro di Indonesia
-          Mengetahui siapa saja pelaku-pelaku dalam ekonomi
-          Mengetahui kebijaksanaan ekonomi makro
-          Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro
-          Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam ekonomi makro






BAB II
PEMBAHASAN

2.1 EKONOMI MAKRO
Pada tahun 1929-1933 terjadi adanya The Great Depression.Yaitu kejadian dimana negara-negara diseluruh dunia mengalami masalah ekonomi.Angka pengangguran meningkat, output ekonomi berkurang, investasi merosot tajam.Keadaan ini membuat hipotesis mengenai ekonomi klasik pun dipertanyakan.Karena paham ekonomi klasik hanya tergantung oleh mekanisme pasar.keadaan ini mendorong seorang ahli ekonomi terkemuka inggris bernama John Maynard Keynes mengemukakan pendapat dalam buku The General Theory of Employment Interest and Money.
            Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan.Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.
            Ilmu ekonomi makro hanya membahas variabel-variabel yang berhubungan dengan gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umum, bukan perilaku dari pelaku ekonomi secara individual.Secara umum terdapat beberapa variabel yang menjadi isu utama ekonomi makro.

PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro berkembang berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang sangat fanatik terhadap konsep mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Adam Smith sebagai tokoh ekonomi klasik pada tahun 1776 menulis buku yang berjudul The Wealth of Nations meyakinkan para ahli ekonomi klasik bahwa konsep invisible hand atau bekerjanya mekanisme pasar dapat menentukan produk apa yang akan dihasilkan.
            Analisis ekonomi makro mulai berkembang dengan pesat setelah seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes pada tahun 1936 menerbitkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money.


2.2 PELAKU-PELAKU EKONOMI

Masyarakat pelaku ekonomi dapat dibagi dalam empat kelompok dan masing-masing mempunyai peranan dan tujuan.
1.      Households atau Rumah Tangga Konsumsi
Peranan RTK dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut:
Sebagai pemilik atau pemasok sumber daya atau faktor produksi yang diperlukan kelompok pelaku ekonomi lainnya.
2.      Bussines atau Rumah Tangga Produksi
Peranan RTP dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut:
Sebagai penghasil atau pemasok barang-barang hasil produksi kelompok masyarakat lainnya.
3.      Government Sector, Rumah Tangga Negara
Peranan RTN dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut:
Sebagai penghasil barang public, sebagai pemakai faktor produksi dari RTK dan dari luar negeri (RTLN).
4.      Foreign Sector, Rumah Tangga Luar Negri
Peranan RTLN dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut: Sebagai penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan kelompok pelaku kegiatan ekonomi lainnya, sebagai pemasok faktor produksi yang dibutuhkan kelompok pelaku ekonomi lainnya.


2.3 KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO
            Kerangka kerja penawaran dan permintaan agregat menegaskan bahwa di bawah kondisi tertentu, kebijaksanaan ekonomi makro mempunyai peluang untuk meluaskan, atau bahkan memperkecil permintaan.Para pembuat kebijaksanaan memiliki dua kelompok besar alternatif kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Kebijaksanaan moneter diatur oleh bank sentral (Federal Reserved System).Instrumen kebijaksanaan moneter adalah perubahan cadangan uang yang beredar, perubahan tingkat suku bunga – tingkat diskonto – di mana Bank Sentral meminjamkan uang kepada Bank Komersial, dan pengawasan terhadap sistem perbankan.Kebijakasanaan  fiskal adalah bidang kewenangan parlemen, dan biasanya diprakarsai oleh lembaga  eksekutif. Instrumen kebijaksanaan fiskal adalah tarif pajak dan besarnya tingkat pengeluaran pemerintah.
            Satu dari kenyataan pokok kebijaksanaan adalah bahwa pengaruh kebijaksanaan moneter dan fiskal terhadap perekonomian tidak sepenuhnya dapat diramalkan, baik yang berkaitan dengan waktu maupun tingkat pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran.Kedua aspek ketidakpastian ini merupakan inti dari masalah kebijaksanaan stabilisasi. Kebijaksanaan stabilisasi adalah kebijaksanaan moneter dan fiskal yang dirancang untuk memperlunak fluktuasi perekonomian  -  terutama  fluktuasi pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran.
            Fluktuasi yang besar pada laju inflasi dan tingkat pengangguran, yang dengan terang-terangan memperlihatkan bahwa kebijaksanaan stabilisasi belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat kedua variabel tersebut.Kegagalan kebijaksanaan stabilisasi ini terjadi karena unsur ketidakpastian mekanisme kerja dari kebijaksanaan tersebut terhadap perekonomian.
            Betapapun, masalah ekonomi politik juga terlibat dalam penerangan kebijaksanaan stabilisasi.Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghapuskan tingkat pengangguran, dengan konsekuensi meningkatnya laju inflas, jelas merupakan suatu masalah penilaian mengenai kondisi perekonomian maupun kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya kekeliruan. Mereka yang lebih mengkhawatirkan kerugian yang diakibatkan oleh pengangguran dibanding dengan kerugian yang terjadi karena adanya tekanan inflasi akan bersedia menanggung beban inflasi yang semakin tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran daripada mereka yang menganut pandangan yang sebaliknya.
            Ekonomo politik mempengaruhi kebijaksaan stabilisasi melalui cara-cara yang lebih beragam dibanding melalui kemungkinan risiko yang seringkali dikaitkan oleh sejumlah pengambil kebijaksanaan dari aliran politik yang berbeda pada inflasi dan pengangguran dari risiko yang siap untuk mereka hadapi dalam rangka menyehatkan situasi kehidupan ekonomi. Pun terhadap apa yang disebut dengan siklus ekonomi politik, yang pada prinsipnya didasarkan pada observasi bahwa hasil pemilihan umum, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang berlaku ketika itu. Bila keadaan ekonomi telah membaik dan tingkat pengangguran telah menurun, presiden yang sedang berkuasa akan cenderung terpilih kembali. Dengan demikian, para pembuat kebijaksanaan sangat terangsang untuk berusaha terpilih kembali, atau bagi siapa saja yang ingin mempengaruhi hasil pemilihan umum, untuk menggunakan kebijaksanaan stabilisasi guna menciptakan kondisi ekonomi yang baik sebelum dilaksanakannya pemilihan umum.
            Kebijaksanaan stabilisasi juga dikenal dengan contercylical policy, yakni kebijaksanaan untuk memperlunak siklus perdagangan ataupun siklus ekonomi. Kebijaksanaan stabilisasi yang berhasil akan meratakan siklus yang terjadi, sementara kebijaksanaan stabilisasi yang gagal mungkin justru akan memperburuk fluktuasi perekonomian. Memang salah satu dari doktrin moneterisme adalah bahwa fluktuasi yang besar pada perekonomian lebih banyak terjadi karena tindakan pemerintah, dan bukan ketidakstabilan yang menjadi ciri dari sektor swasta dalam kegiatan ekonomi.


2.4 PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
            Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada ekonomi makro
A.    Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

TIMBULNYA INFLASI
“inflasi” semata-mata suatu gejala ekonomi, dimana kecenderungan harga-harga untuk naik secara bersamaan. Sebab-sebab timbulnya inflasi khusus dari segi ekonomi; dan penentuan sebab-sebab “ekonomis obyektif” ini mungkin bukanlah tugas yang paling sukar.Biasanya kita harus melampaui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik.

Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita ntuk mengidentifikasikan sebab-sebab obyektif  dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu hanyak. Kalau kita mempertanyakan mengapa pemerinlah harus mencetak uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebu mengakibatkan inflasi .seringkali jawabannya terletak di bidang sosial politik.



B.     Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.Dari semua unsur APBN dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal.
Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Macam-macam Kebijakan Fiskal :
·         Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
·         The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
·         The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
·         Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.





C.    Uang
Dari zaman ke zaman uang terus berkembang diseluruh negara di belahan dunia, dikarenakan uang adalah alat transaksi dan alat tukar suatu produk barang atau jasa.Namun dalam pembahasan ini adalah masalah uang dalam ekonomi makro.
      Fungsi uang, yaitu antara lain : Uang sebagai satuan nilai, yang maksudnya sebagai satuan moneter yang berfung si sebagai nilai suatu barang atau jasa. Uang sebagai alat tukaar, uang sebagai alat yang mempermudah masyarakat dalam urusan pertukaran. Uang sebagai gudang nilai, yang maksudnya adalah uang sebagai alat tukar baik sepanjang waktu maupun sewaktu-waktu
Dalam  motif seseorang memegang uang keynes mencetuskan dalam teori preferensi likuidasi menjelaskan bahwa ada 3 motif masyarakat dalam memegang uang, yaitu :
1.      Motif transaksi, Keynes menekankan komponen permintaan uang di tentukan oleh tingkat transaksi setiap orang. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula permintaan barang atau jasa seseorang tersebut.  Permintaan tersebut di pengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional.
2.      Motif berjaga-jaga, uang di gunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa mendatang. Keynes percaya bahwa jumlah uang yang digunakan berjaga-jaga tergantung pada ekspektasi transaksi di masa mendatang.
3.      Motif spekulatif, Keynes juga sependapat bahwa uang merupakan alat ukur kekayaan .sehingga salah satu alasan seseorang memegang uang adalah alasan spekulatif.


Pandangan Keynes
Teori ekonomi makro berkembang setelah J.M Keynes menunjukan kelemahan-kelemahan pandangan para ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat perekonomian suatu negara yang di dasari oleh penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes yaitu penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) adalah keadaan yang jarang terjadi , dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Keadaan ini menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi dan penggunaan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi.
D.    Pengangguran
Pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia. Terbatasnya jumlah lapangan kerja sementara jumlah penduduk semakin berkembang pesat akan sangat memicu tingginya angka pengangguran. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan.Pemerintah juga melakukan pelatihan tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam lapangan kerja.
Pengangguran di Indonesia disebabkan antara lain pendidikan lebih banyak memberikan kompetensi kepada para peserta didik dalam bentuk koqnitif (teori), sedangkan kompetensi yang bersifat psikomotor (praktek) yang bisa menjadi bekal jika peserta didik sudah lulus dan terjun dimasyarakan sangat kecil. Sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan pendidikan kurang mampu bersaing di dunia kerja dan masyarakat Indonesia lebih cenderung mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan pekerjaan.
Konsenkuensi dari Perekonomian Terbuka Masalah Keseimbangan Intern dan Keseimbangan Ekstern
Perekonomian terbuka disamping sasaran tersebut ada satu sasaran lain yang biasanya ingin pula dicapai, yaitu neraca pembayaran yang seimbang. sasaran yang kedua ini sering disebut dengan istilah keseimbangan ekstern atau eksternal balance. ada dua masalah pokok dalam teori ekonomi makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern ini. yang pertama adalah masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. bila keseimbangan ekstern otomatis tercapai.
Demikian pula sebaliknya tercapainya keseimbangan intern .masalah pokok yang kedua yang berkaitan erat   dengan masalah pertama, berkisar sekitar peneentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan –kebijaksanaan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama –sama . secara teeoritis bisa ditunjukan bahwa kedua sasaran tersebut bisa dicapai slimutan asal saja dirumuskaan suatu kobinasi yang tepaat antara kebijaksanaan yang bersifat meempengaruhi komposisi pengeluaran tersebut .
KELEMAHAN – KELEMAHAN ANALISIS MAKROEKONOMI
Analisisnya Merupakan Analisis Jangka Pendek. Bahwa analisis makroekonomi pada dasarnya merupakan analisa jangka pendek, dapat dibuktikan dari beberapa pemisalan yang dibuat dalam teori tersebut. Dari sifat – sifat analisisnya dapat disimpulkan bahwa teori tersebut antara lain memisalkan terdapatnya keadaan – keadaan berikut: kapasitas alat – alat produksi tetap, jumlah tenaga kerja tidak berubah, dan tidak terdapat perbaikan dalam tingkat teknologi yang digunakan. Keadaan seperti ini hanya terdapat dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang pertambahan penduduk menyebabkan kenaikan dalam jumlah tenaga kerja, penanaman modal oleh para pengusaha menyebabkan kapasitas barang modal bertambah tinggi, sedangkan invensi dan inovasi yang terus menerus terjadi menyebabkan teknologi yang digunakan selalu mengalami perbaikan.Dengan adnya perubahan- perubahan ini tingkat produksi dapat terus menerus bertambah.Sedangkan dalam teori makroekonomi pada umumnya dianggap terdapat satu tingkat pendapatan nasional tertentu yang merupakan tingkat pendapatan maksimal yang dapat dicapai.Keadaan ini disebabkan oleh pemisalan – pemisalan yang disebabkan di atas.
            Kelemahan teori makroekonomi yang baru dinyatakan ini sudah lama disadari oleh ahli – ahli ekonomi.Untuk memperbaikinya, dengan dipelopori oleh Harrod dan Domar, ahli – ahli ekonomi sesudah Keynes mulai menelaah kembali berbagai persoalan pertumbuhan ekonomi.Tetapi, bagian ini bukanlah bagian yang terutama dari teori makroekonomi.Lagi pula teori – teori yang dikembangkan tersebut juga masih belum cukup memadai untuk digunakan dalam menganalisis masalah – masalah pembangunan yang dihadapi negara berkembang, dan untuk landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
            Antara lain kelemahan teori tersebut adalah terlalu mengagungkan peranan modal dalam pembangunan, mengabaikan peranan faktor – faktor bukan ekonomi (non-ekonomi) dalam pembangunan, dan beberapa pemisalan – pemisalan yang digunakan dalam teori – teori tersebut jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di negara berkembang.
Tidak Menganalisis Faktor Non-Ekonomi
Tidak terdapatnya analisis mengenai pengaruh kedaan sosial, struktur sosial, suasana politik, nilai – nilai hidup, corak pandangan masyarakat  dan corak kebudayaan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi merupakan kelemahan lain dari analisis makroekonomi.  Teori makroekonomi menganggap kegiatan ekonomi dalam masyarakat sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor – faktor yang bersifat ekonomi dan didasarkan pada keinginan untuk mempertinggi efisiensi penggunaan faktor – faktor produksi yang dimiliki.
Dalam hal ini analisis makroekonomi masih tetap mempertahankan pendapat ahli – ahli ekonomi Klasik yang menganggap bahwa setiap anggota masyarakat tanpa memandang apakah ia seorang pekerja, konsumen, produsen, atau pemilik modal akan berusaha untuk mencapai tingkat pendapatan, keuntungan atau kepuasan yang sebesar – sebesarnya. Para pekerja akan berusaha untuk memperoleh gaji atau pendapatan lain pada tingkat yang paling maksimal yang dapat dicapai. Para pengusaha akan berusaha untuk mencapai tingkat keuntungan paling tinggi yang mungkin diperoleh.
Dan sebagai konsumen, mereka para pengusaha dan para pekerja akan berusaha untik mencapai kepuasan paling maksimal dengan menggunakan sejumlah tertentu pendapatan mereka. Demikian juga analisis makroekonomi menganggap bahwa struktur sosial dan keadaan institusi dalam masyarakat sesuai dengan tujuan setiap anggota masyarakat untuk memperoleh pendapatan, keuntungan, dan kepuasan yang paling maksimal yang mungkin dicapai.Pemisalan – pemisalan ini kurang sesuai untuk digunakan dalam analisis kegiatan ekonomi negara berkembang.
Di dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang tradisional, kegiatan masyarakat sering kali menyimpang dari yang digambarkan dalam teori ekonomi konvensional.Hal ini mungkin menyebabkan hambatan terhadap usaha untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang.
Kurang Memperhatikan Sektor Luar Negeri
Dalam analisis makroekonomi penanaman modal oleh para pengusaha dipandang sebagai faktor terpenting yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi; sedangkan sektor luar negeri dipandang tidak memegang peranan sepenting seperti penanaman modal.Di banyak negara berkembang keadaan yang sebaliknya yang lebih banyak berlaku. Sektor luar negeri lebih besar pengaruhnya daripada kegiatan penanaman modal dalam menentukan  gelombang naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi.
 Dari sudut ekspor, keadaan ini terutama ditimbulkan oleh salah satu atau gabungan dari kedua faktor berikut: (i) persentase ekspor dari seluruh pendapatan nasional pada umunya lebih tinggi daripada persentase tingkat penanaman modal; dan (ii) di banyak negara berkembang sebagian besar barang – barang ekspor merupakan bahan mentah, di mana dua atau tiga jenis bahan tersebut merupakan bagian besar dari keseluruhan ekspor. Seperti telah dijelaskan, faktor yang kedua ini menyebabkan di negara berkembang jumlah penerimaanekspor cenderung untuk mengalami perubahan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan pendapatan ekspor di negara maju.
Dari sudut impor, negara berkembang sangat tergantung kepada negara yang lebih maju dalam melaksanakan pembangunan dan industrialisasi.Sebagian besar barang modal untuk keperluan itu harus diimpor. Maka maju mundurnya kegiatan pembanguan sangat dipengaruhi oleh tersedianya devisa  untuk mengimpor barang – barang tersebut dan bahan – bahan mentah untuk keperluan pembangunan.
Dengan demikian, baik dipandang dari sudut ekspor maupun dipandang dari sudut impor, terdapat kekuatan-kekuatan yang menyebabkan perekonomian menghadapi keadaan naik turun yang lebih besar dalam kegiatannya dari masa ke masa.Fluktuasi ini jauh lebih serius dari fluktuasi kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan dalam jumlah penanaman modal yang dilakukan oleh para pengusaha.












BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan (Totalitet atau aggregatif).Alat utama ekonomi makro adalah pendapata nasional dan analisa pendapatan nasional.Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara statistic tentang besarnya pendapatan nasional, konsumsi nasioanal, tabungan dan investasi nasional.

Secara garis besar, pemasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup dua permasalahan pokok yaitu masalah stabilitasi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran, masalah jangka panjang, atau pertumbuhan.


B.      SARAN
Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak – pihak yang terkait seharusnya menganalisis terlebih dahulu dampak jangka panjang yang akan terjadi di masyarakat. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang baik seharusnya memperkuat perekonomian Negara secara keseluruhan.









Daftar Pustaka

Boediono. 2013. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE
Budiono. 1985. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
Murni Asfia. 2006. Ekonomi Makro. Bandung: PT Refika Aditama
Winardi. 1987. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Bandung:  Alumni
http://www.g-excess.com/pengertian-dan-arti-ekonomi-makro.html




Konsep Sosiologi

BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Istilah Sosiologi pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte (tetapi dalam catatan Sejarah, E...